Kolom DirJen

Bentang alam untuk pembangunan berkelanjutan

Apakah isu-isu kehutanan akan tetap terlihat? Apakah isu-isu pertanian akan tetap? Apakah arti dari ‘bentang alam’ itu sendiri
Bagikan
0
Secara mendasar, sebuah bentang alam adalah 'daerah spasial yang heterogen' yang mungkin besar atau kecil ukurannya.Foto oleh Jan van der Ploeg (CIFOR).
Secara mendasar, sebuah bentang alam adalah ‘daerah spasial yang heterogen’ yang mungkin besar atau kecil ukurannya.Foto oleh Jan van der Ploeg (CIFOR).

Paling popular

Evolusi Hari Hutan menjadi Hari Bentang Alam di UNFCCC COP mendatang, melibatkan para pemangku kepentingan sektor pertanian dan pengembangan pedesaan, telah memicu sejumlah komentar dan pertanyaan. Apakah isu-isu kehutanan akan tetap terlihat? Apakah isu-isu pertanian akan tetap terlihat? Siapa yang akan menetapkan agendanya? Dan apakah arti dari ‘bentang alam’ itu sendiri?

Entri blog ini membahas pertanyaan terakhir dan menyarankan pendekatan analitis terhadap bentang alam, bukan pendekatan administratif. Hal ini juga menyarankan bahwa bekerja pada tingkat bentang alam tidak menantang sektor-sektor tradisional, melainkan membantu mengombinasikan upaya mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik secara menyeluruh.

‘Bentang alam’ jelas memiliki arti yang berbeda bagi kelompok yang berbeda. Ahli ekologi berpendapat tentang ekologi bentang alam (Turner 1989), ahli geografi memfokuskan pada bentuk tanah, perencana tata guna lahan bekerja dengan poligon dan zona penyangga, ahli hidrologi mempertimbangkan tangkapan, ada sebuah konvensi mengenai bentang alam, dan—mungkin sebagai kelompok yang paling dihargai—pelukis bentang alam memandang dunia melalui lensa artistik. Secara mendasar, sebuah bentang alam adalah ‘daerah spasial yang heterogen’ yang mungkin besar atau kecil ukurannya. Jadi hal tersebut tergantung pada sudut pandang dan sasaran yang kita terapkan terhadap bentang alam.

Marilah kita mengasumsikan bahwa penerapan yang kita inginkan adalah pembangunan berkelanjutan, dan dengan demikian kita perlu berbicara mengenai ‘bentang alam untuk pembangunan berkelanjutan.’ Sebagaimana umumnya disepakati, pembangunan berkelanjutan memiliki dimensi sosial, lingkungan dan ekonomi. Kita harus mempertimbangkan bagaimana bentang alam dapat berkontribusi pada semua dimensi ini, dan bagaimana bentang alam mengalami dampak dari pembangunan semacam itu. Dasar-dasar dalam pendekatan bentang alam mengatakan kepada kita bahwa manfaat dan dampak ini berasal dari sektor-sektor yang berbeda, (kehutanan, pertanian, dll.), dan juga bahwa sektor-sektor ini saling memengaruhi dengan kuat, lebih jauh, manfaat dan dampak tersebut tidak terbatas pada bentang alam fisik; tetapi mungkin juga berdampak pada manusia dan lingkungan yang jauh. Jadi kita sedang mencari solusi untuk bentang alam yang multi-skala, banyak pemangku kepentingan, multi sektor.  Bukankah ini terdengar sangat rumit? Tidakkah kita sebaiknya bertahan pada sektor-sektor yang sudah dikenal dengan baik dan menanganinya secara berurutan?

Masalahnya ialah bahwa kita tidak akan menemukan solusi yang lebih baik dengan cara ini. Batas-batas di antara berbagai sektor tersebut dan bentang alam akan menghalangi kita. Menghilangkan batas-batas dan memilih analisis yang lebih rumit ini akan membantu kita untuk dapat mencapai banyak sasaran tersebut dengan lebih baik (lihat Holmgren dan Thuresson 1997).

Untuk merangsang diskusi, saya menyarankan sebuah kerangka kerja analitis sederhana dengan dua dimensi yang diinginkan. Yang pertama adalah ‘pembangunan‘: kita menginginkan pertumbuhan ekonomi, kesetaraan yang lebih baik, peningkatan kesehatan dan gizi yang sesuai, dan kita inginkan hal-hal tersebut dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua adalah ‘ketahanan’ : kita menginginkan kelestarian lingkungan hidup, dampak rendah iklim, produktivitas lahan yang terpelihara dan mengelola risiko penghidupan. Dimensi-dimensi tersebut, menurut pandangan saya, mewadahi aspirasi pembangunan berkelanjutan. Dan, sebagai manfaat tambahan, lebih mudah untuk mengilustrasikan dua dimensi daripada tiga dimensi (Gb. 1).

Gambar 1. Kerangka kerja yang disederhanakan untuk menganalisis bentang alam dalam konteks pembangunan berkelanjutan, dan bagaimana tata guna lahan yang dipilih dapat berkontribusi.

Gambar 1 juga mengilustrasikan beberapa penerapan pengelolaan sumber daya dalam bentang alam tersebut.  Pelestarian lingkungan hidup memberikan ketahanan tinggi tetapi pembangunan rendah. Sebaliknya, monokultur tanaman pangan dan pohon dapat memberikan pembangunan tinggi kepada kita tetapi dengan ketahanan yang lebih rendah. Pada tingkat bentang alam kita dapat, bila kita cukup cerdas, mengombinasikan hal-hal tersebut dan pendekatan lainnya dan mencapai pembangunan tinggi dan ketahanan tinggi pada waktu bersamaan.

Meskipun hal tersebut sepertinya baik dalam cara yang sederhana, ada beberapa jebakan yang potensial. Melakukan pendekatan terhadap bentang alam melalui kerangka kerja analitis bersifat abstrak dan kompleks. Di mana pun terletak keahlian kita, kita mungkin berakhir di luar zona nyaman kita dan mungkin akan timbul dorongan kuat untuk menerapkan cara berpikir tradisional. Deskripsi berikut dimaksudkan untuk membantu menolak dorongan tersebut.

Jebakan pertama ialah mengasumsikan bahwa bentang alam secara keseluruhan perlu untuk diarahkan dan direncanakan.  Sebagai konsekuensinya, diasumsikan bahwa sebuah bentang alam membutuhkan struktur tata kelola dan kebijakan yang memberikan penghargaan dan penghukuman. Karena bila kita tidak memiliki pengaturan ini, bagaimana kita dapat mengendalikan apa yang terjadi pada bentang alam? Tetapi segera ketika bentang alam diubah menjadi unit administratif dengan batas, undang-undang dan peraturan, kita mungkin akan kehilangan analisis dinamis yang mengarah pada solusi-solusi baru. Dengan meniru struktur-struktur kekuasaan, bentang alam sebaliknya menjadi sebuah objek yang dapat mengalami intervensi, negosiasi dan peraturan. Analisis dari solusi bentang alam sebaliknya harus mengarah pada tata kelola dan kebijakan yang lebih baik pada tingkat sektor individual, karena hal-hal tersebut merupakan blok-blok pembangun kebijakan. Kita tidak boleh mengacaukan kebijakan sektor dengan pendekatan bentang alam.

Jebakan kedua ialah bahwa kadang-kadang kita memandang bentang alam terutama dari sudut pandang biofisik dan memilih pendekatan teknologi untuk mencari kombinasi tata guna lahan yang optimal. Dalam banyak kesempatan, sejarah kelembagaan dalam bidang pertanian dan kehutanan menjadikan kita berfokus pada sifat-sifat yang dapat dilihat dan dapat dikelola di bentang alam tersebut. Hal tersebut dapat berupa keanekaragaman hayati, kesuburan tanah, hidrologi, produktivitas pertanian, infrastruktur atau skema-skema pengelolaan hutan. Kesemuanya merupakan topik yang penting, tetapi kita juga perlu berfokus pada sosio-ekonomi, budaya, jender, struktur demokrasi dan kekuasaan, keuangan dan perbankan, lembaga-lembaga, sektor swasta, migrasi, gizi, pendidikan dan kesehatan-singkatnya, aspek ‘manusia’-nya. Tanpa pendekatan yang holistik, analisis bentang alam tidak akan berarti.

Jebakan ketiga ialah membatasi pendekatan bentang alam pada hal-hal ‘umum/bersama’.  Ada banyak inisiatif dan pustaka yang menangani isu yang paling penting mengenai pengelolaan sumber daya bersama (Ostrom 1990), dan hal tersebut sering kali dibahas pada tingkat bentang alam. Khususnya ketika berbicara tentang hutan, sering kali diasumsikan bahwa kita terutama berurusan dengan sumber daya bersama, atau setidaknya, sektor publik yang dikendalikan (yang tidak benar adanya). Namun, memilih pendekatan kebersamaan saja akan sangat membatasi analisis bentang alamnya. Sebaliknya, pencakupan dan memfasilitasi kewirausahaan yang bertanggung jawab dan sektor badan usaha swasta merupakan bagian penting dari pendekatan tersebut. Miliaran penduduk merupakan pemelihara sumber daya alam dunia, dan mereka semua mencari nafkah sebagai ‘wirausaha bentang alam’. Agribisnis dan industri hutan memainkan peran besar dan harus dipertimbangkan dalam persamaannya. Berbagai keputusan dari para pemangku kepentingan adalah apa yang akan membentuk cara bentang alam tersebut berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

Sebagai kesimpulan, bentang alam untuk pembangunan berkelanjutan harus didekati secara analitis dan holistik, dan harus terutama menjadi subjek untuk dialog ke arah kebijakan-kebijakan yang lebih baik yang dapat diterapkan dalam serangkaian sektor. Dengan demikian kita tidak boleh mencoba menerapkan administrasi atau perencanaan terhadap bentang alam, karena kita akan berakhir pada situasi terpecah-pecah yang sama yang pada mulanya ingin kita hindari. Apa yang kita inginkan ialah pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana yang mengarah pada pembangunan dan ketahanan. Menganalisis bagaimana hal ini dapat dicapai, dan bagaimana menginformasikan kepada para pembuat kebijakan, tampaknya merupakan penggunaan yang paling sesuai dari waktu dan sumber daya untuk lembaga-lembaga pertanian dan kehutanan.

 

(Visited 379 times, 1 visits today)

Bacaan lebih lanjut

Bacaan lebih lanjut

Holmgren, P. and T. Thuresson. 1997. Applying Objectively Estimated and Spatially Continuous Forest Parameters in Tactical Planning to Obtain Dynamic Treatment Units. (Menerapkan Parameter-parameter Hutan yang Diperkirakan Secara Objektif dan Kontinu dalam Perencanaan Taktis untuk Memperoleh Unit-unit Perlakuan Dinamis). Forest Science 43(3): 317-326

Ostrom, E. 1990. Governing The Commons:  The Evolution of Institutions for Collective Action. (Mengelola Milik Umum : Evolusi Lembaga untuk Tindakan Kolektif). Cambridge University Press.

Turner, M.G. 1989. Landscape Ecology: The effect of Pattern on Process. (Ekologi Bentang alam : Efek dan Pola pada Proses). Ann. Rev. Ecol. Syst. 20. 171-197.

Topik :   Bentang alam