Analisis

Mengapa perempuan tidak ikut mengelola hutan dan apa yang terjadi saat mereka terlibat?

Perempuan akan lebih efektif meningkatkan kondisi hutan jika membentuk “masa kritis” partisipasi 25 hingga 30%.
Bagikan
0
Saatnya bagi para ilmuwan untuk berkonsentrasi pada isu jender di wilayah hutan di benua Afrika dan Amerika Latin, hasil studi. Ollivier Girard/ CIFOR
Saatnya bagi para ilmuwan untuk berkonsentrasi pada isu jender di wilayah hutan di benua Afrika dan Amerika Latin, hasil studi. Ollivier Girard/ CIFOR

Paling popular

“Para akademisi…fokus pada jender dan tata kelola telah menjadi perhatian terutama karena hampir tidak adanya kehadiran perempuan dalam institusi tata kelola. Ada praduga sekali perempuan hadir semua hal baik akan mengikuti. Tetapi apakah kita bisa berasumsi seperti ini? Tidak. Hubungan perempuan desa dengan hutan itu kompleks.” — Bina Agarwal, Development Economist (via im4change).

Disadarkan dengan meluasnya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam tata kelola hutan, selama beberapa dekade peneliti dan praktisi mengekplorasi beragam cara untuk meningkatkan partisipasi perempuan.

Dalam tinjauan ekstensif literatur jender dan kehutanan terungkap bahwa banyak penelitian dilakukan terkonsentrasi di Asia Selatan. Ada dua alasan untuk ini, kata penulis. Banyak negara Asia Selatan membuat pergeseran rintisan ke arah devolusi dan desentralisasi dalam 10 tahun terakhir, selain juga adanya karya Bina Agarwal tentang jender dan kehutanan masyarakat di India dan Nepal memberi peninggalan berharga.

Bina Agarwal, seorang feminis/ekonomi pembangunan terkemuka dan mantan Direktur Institut Pertumbuhan Ekonomi di Delhi, telah menulis secara ekstensif mengenai hak kepemilikan, ekonomi politik jender, kemiskinan dan ketidakadilan di Asia Selatan dari perspektif jender.

Dalam sebuah laporan di World Development yang banyak dikutip, Agarwal dengan fasih berpendapat bahwa kurangnya partisipasi perempuan dalam kehutanan masyarakat terkait dengan sejumlah ketidaksetaraan yang berkelindan di tingkat rumah tangga, masyarakat dan negara.

Peningkatan daya tawar perempuan agar mereka bisa berpartisipasi setara dalam tata kelola hutan masyarakat tidak hanya akan baik bagi perempuan, tetapi juga bagi hutan, tegasnya.

Dalam buku terbaru “Gender dan Green Governance”, Agarwal menguji ide teoritis ini dalam konteks kehutanan masyarakat di India dan Nepal. Dia menemukan bahwa keberadaan lebih banyak perempuan dalam badan pengambil keputusan terkait hutan membuat perbedaan signifikan terhadap dua tujuan utama kehutanan masyarakat—konservasi lebih baik terhadap basis sumber daya dan pemenuhan kebutuhan lokal.

Agarwal juga memperhatikan berapa besar keberadaan ini menjadi keberadaan efektif. Peneliti feminis dan pendukungnya sejak lama berargumentasi bahwa sejumlah masa kritis keterwakilan perempuan dalam proses politik dibutuhkan untuk menarik perhatian terhadap kepentingan kebijakan wanita. Walaupun terhadap angka antara 25% hingga 50%, terdapat konsensus kecil terhadap apa yang menjadi masa kritis, hal itu menekankan pentingnya menentukan ambang batas secara empirik dalam konteks berbeda.

Agarwal juga menemukan bahwa perempuan akan lebih efektif dalam mendorong peraturan ramah-perempuan dan meningkatkan kondisi hutan jika mereka membentuk “masa kritis” dalam asosiasi hutan, dengan ambang batas keberadaan antara 25-30% dalam pertemuan-pertemuan dan sekitar 25% dalam posisi penanggungjawab kantor.

Bagaimanapun dengan fokus riset terutama di Asia Selatan, inilah saatnya untuk menawarkan pelajaran dan wawasan pentingnya ke wilayah lain, mengingat kata kajian ini, baik relasi jender, maupun sejarah dan pendekatan desentralisasi berbeda-beda.

Memperluas analisis Agarwal ke Afrika dan Amerika Latin

Laporan terbaru oleh Coleman and Mwangi (2013) menguji hipotesis yang dibuat dari model teoritis Bina Agarwal yang dipertimbangkan menjadi penentu partisipasi perempuan:

  • Aturan yang mengeluarkan perempuan untuk menjadi anggota asosiasi hutan
  • Norma seperti pingitan perempuan, pembagian tidak setara dalam rumah tangga dan tanggungjawab pemeliharaan
  • Preferensi sosial yang memberi lebih banyak bobot kepada partisipasi laki-laki dibanding perempuan
  • Klaim berurat akar laki-laki yang ragu memberi kekuatan pada perempuan
  • Warisan personal (seperti lahan dan jaringan sosial) yang memungkinkan partisipasi efektif dari perempuan
  • Warisan keluarga (seperti posisi sosial dan ekonomi) yang mencegah partisipasi efektif keluarga, termasuk anggota keluarga perempuan

Analisis global Coleman dan Mwangi mempertimbangkan dua pertanyaan: Apa penentu partisipasi perempuan dalam institusi kehutanan dan apa dampak partisipasi perempuan terhadap hasil kelembagaan? Dua hasil kelembagaan dipertimbangkan—tingkat konflik dan keadilan aturan—yang diduga menjadi penting bagi aksi bersama efektif.

Untuk bergerak lebih jauh dari kajian spesifik-kasus dan spesifik-wilayah, mereka menganalisis dua kumpulan data dunia berbeda—pada tingkat rumah tangga dan asosiasi kehutanan—yang telah diidentifikasi oleh International Forestry Resources and Institutions (IFRI) Program.

Analisis survei keluarga menemukan bahwa partisipasi perempuan dalam lembaga kehutanan terlihat lebih besar ketika kepala keluarga bersekolah lebih tinggi, keluarga yang lebih besar terlihat lebih memiliki kesetaraan tanggung jawab bagi perempuan dan laki-laki, serta kepala keluarga perempuan lebih memberi tanggungjawab perempuan untuk berpartisipasi.

IPeneliti feminis dan aktivis telah lama berpendapat bahwa masa kritis wakil perempuan dalam proses politik diperlukan untuk mendapatkan perhatian kekhawatiran kebijakan perempuan. Tomas Munita / CIFOR

Peneliti feminis dan aktivis telah lama berpendapat bahwa masa kritis wakil perempuan dalam proses politik diperlukan untuk mendapatkan perhatian kekhawatiran kebijakan perempuan. Tomas Munita / CIFOR

Walaupun sebagian besar temuan ini bersifat intuitif dan memperkuat model Agarwal, kajian ini juga menemukan bahwa partisipasi perempuan sedikit mengubah persepsi perempuan soal keadilan aturan dan hukuman.

Temuan seperti ini seharusnya menjadi perhatian mereka yang berpendapat bahwa tujuan utama partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan lingkungan membantu membentuk kebijakan yang disukai partisipan.

Jika partisipasi perempuan dimaksudkan untuk membantu membentuk kebijakan, Coleman dan Mwangi berpendapat, tidak terlihat bahwa partisipasi kepala keluarga terkait dengan kebijakan yang menguntungkan mereka, seperti aturan lebih “adil” dan hukuman. (“Adil” bisa bermakna akses lebih luas pada kayu bakar atau hukuman diterapkan karena tidak mematuhi batas akses kayu bakar karena perempuan secara umum bertanggungjawab mencari kayu bakar).

Pada tingkat asosiasi hutan, mereka menemukan perbedaan kecil upah laki-laki-perempuan juga berarti terdapat peluang memiliki pimpinan perempuan di asosiasi hutan. Ketika kursi dewan diperoleh secara kompetitif, peluang perempuan lebih kecil dibanding laki-laki untuk mendapatkan posisi. Ini bisa menunjukkan arah adanya lapangan bermain yang tidak menguntungkan dan melemahkan kepemimpinan perempuan. Mereka juga menemukan bahwa partisipasi perempuan, khususnya ketika perempuan ditempatkan di dewan hutan atau mendapat posisi kepemimpinan, menghasilkan konflik yang lebih sedikit.

Mendorong keberaan lebih banyak perempuan

Organisasi pembangunan, LSM dan pemerintah bisa mengembangkan bukti dari kajian ini untuk mendorong lebih banyak keberadaan perempuan dalam asosiasi hutan.

Mereka bisa mendorong kelompok pengguna hutan untuk mengadopsi aturan penempatan non-kompetitif dan keanggotaan longgar dalam jangka pendek/menengah.

Ketidaksetaraan upah dan kekayaan laki-laki-perempuan lebih sistemik dan membutuhkan waktu lama, upaya terkoordinasi untuk membantu mengatasinya. Meskipun demikian, mereka menekankan pentingnya sinergi temuan antara kehutanan dengan sektor lain seperti pendidikan dan perburuhan.

Riset ke depan dapat juga dibangun dari kajian ini dengan sejumlah cara pentingnya.

Kumpulan data IFRI adalah sebuah contoh keberadaan kajian komparatif global yang membangun (walaupun agak terbatas) perhatian jender. Untuk membantu kami lebih memahami kondisi jender di negara berkembang, kumpulan data global di masa depan seharusnya secara rutin dilengkapi dengan pertanyaan jender yang memungkinkan kami memisahkan laki-laki dan perempuan dalam faktor-faktor seperti usia, kekayaan dan etnisitas. Hal ini akan memungkinkan kami memasukkan variasi dalam kelompok dan lebih memahami bagaimana jender bersilangan dan berinteraksi dengan tingkatan sosial lain.

Akan menarik juga untuk menggunakan kompilasi indikator IFRI (kondisi hutan, maupun persepsi penduduk lokal mengenai praktik manajemen hutan dan perubahan tutupan hutan) untuk mengukur dampak partisipasi perempuan terhadap hasil hutan (baik itu biofisik, dalam terminologi tutupan hutan dan kondisi sosial dengan kelembagaan yang ada untuk memfasilitasi aksi kolektif).

Terakhir, riset ke depan bisa fokus untuk mengeksplorasi lebih jauh isu masa kritis dan menjelaskan bagaimana partisipasi perempuan dalam tata kelola hutan diterjemahkan menjadi hasil dan pembelajaran kebijakan untuk pemberdayaan perempuan dan tata kelola hutan lebih baik dalam konteks berbeda.

Bina Agarwal telah memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur gender dan kehutanan dengan mengidentifikasi sejumlah faktor yang menghambat partisipasi perempuan dan dampak bahwa keberadaan perempuan akan memberi sesuatu kepada perempuan dan hutan secara langsung. Kajian Coleman dan Mwangi menjadi contoh perlunya membangun kontribusi, validitas dan relevasinya di negara berbeda. Secara bersama, kajian-kajian ini memberi legitimasi lebih jauh terhadap urgensi meningkatkan partisipasi perempuan dalam tata kelola hutan.

Bimbika Sijapati Basnett adalah peneliti post-doctoral dalam tim tata kelola CIFOR. Anda bisa menghubunginya di b.basnett@cgiar.org.

Untuk informasi lebih mengenai riset CIFOR mengenai hutan dan gender, yang merupakan bagian dari riset CGIAR tentang Forests, Trees and Agroforestry, kunjungi www.cifor.org/gender

(Visited 225 times, 1 visits today)
Topik :   Jender