Berita

Jaring ketidakpercayaan menghambat program perlindungan hutan di Kamboja

Masyarakat melihat pemerintah sebagai pihak yang memegang tongkat, mengumpulkan setoran, dan oleh karena itu skeptis terhadap bantuan.
Bagikan
0
Tarantula goreng menjadi menu makan malam di sebuah restoran Kamboja. Pasar untuk laba-laba, kudapan lokal, menjadi contoh kesulitan yang dihadapi masyarakat lokal dalam menyokong penghidupan melalui hasil berbasis hutan. Foto lets.book
Tarantula goreng menjadi menu makan malam di sebuah restoran Kamboja. Pasar untuk laba-laba, kudapan lokal, menjadi contoh kesulitan yang dihadapi masyarakat lokal dalam menyokong penghidupan melalui hasil berbasis hutan. Foto lets.book

Paling popular

Kamboja - BOGOR, Indonesia — Menggoreng tarantula, menyelamatkan hutan hujan?

Barang dari hasil hutan seperti bambu, rotan, dan ya, laba-laba – kudapan di Kamboja — dapat menjadi insentif perlindungan hutan tropis di negara Asia Tenggara. Namun formalisasi program yang mempromosikan perdagangan berkelanjutan produk tersebut seraya menyokong pendapatan masyarakat lokal membuat masyarakat kecewa, demikian temuan penelitian baru.

Kekecewaan ini dapat menghambat proyek dan mengancam proteksi hutan yang menyediakan komoditas, dikenal sebagai hasil hutan bukan kayu (HHBK).

Mengapa? Sebuah penelitian terbaru, “Tidak ada hutan, tidak ada HHBK bagi masyarakat desa di Kamboja,” memberi beberapa alasan yaitu:

  • terdapat jurang informasi terkait akses masyarakat ke pasar;
  • kurangnya kapasitas untuk memproses HHBK mentah menjadi barang pasar;
  • ambiguitas pembayaran royalti HHBK, yang menekan marjin keuntungan; dan
  • kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah lokal yang ditugasi membantu proyek.

Delapan puluh persen desa miskin Kamboja bergantung pada hutan dan lahan pertanian untuk nafkah dan penghidupan, serta pendapatan dari produk hutan selain kayu dapat mencapai sekitar 200 dolar AS per tahun per orang.

Oleh karena itu, HHBK “dapat menjadi bagian cukup besar dari uang yang didapat masyarakat lokal,” kata salah satu penulis laporan, Manuel Boissiere dari Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) dan Pusat Penelitian Pertanian untuk Pembangunan Internasional (dikenal dengan akronim Prancis, CIRAD).

“Masyarakat menanam padi untuk makan, dan kemudian mereka memiliki produk-produk yang mereka kumpulkan dan mereka mencoba untuk menjualnya.”

KETIDAKPERCAYAAN PEMERINTAH

Para peneliti menyatakan, proyek pembangunan yang didanai oleh donor bertujuan untuk mendorong perdagangan berkelanjutan HHBK – diinisiasi melalui dukungan pemerintah Kamboja – biasanya disambut dengan antusias oleh masyarakat. Optimisme ini menguap, ketika proyek gagal memberi hasil seperti yang diharapkan masyarakat.

Banyak sentimen muncul dari kekhawatiran terhadap pegawai pemerintah, demikian ditemukan peneliti. Birokrasi, korupsi kecil-kecilan oleh polisi dan militer, dan bantuan tidak efektif pegawai kehutanan ditambah tumpang tindih tanggung jawab – termasuk penangkapan penebang liar dan penyelundup – membantu mewarnai pemerintah sebagai “institusi koersif,” tulis peneliti: (masyarakat lokal) melihat pemerintah sebagai pihak yang memegang tongkat, mengumpulkan setoran tak resmi dan royalti dan oleh karena itu skeptis terhadap bantuan yang ditawarkan. Pejabat pemerintah lokal kurang memiliki pengetahuan mengenai masyarakat dan keakraban dengan kebutuhan masyarakat yang perlu segera diperhatikan.

Hasilnya, tulis para peneliti, banyak masyarakat lokal mencari sumber lain pendapatan, termasuk perburuan dan penebangan liar, yang mendegradasi hutan.

Degradasi ini membuat HHBK semakin sulit didapat, termasuk laba-laba lezat – spesies tarantula, Haplopelmaalbostriatum.

Boissiere menyatakan tarantula, yang bisa berkembang sebesar tangan manusia, menjadi contoh kesulitan masyarakat lokal menyokong penghidupan dengan HHBK di Kamboja.

“(Laba-laba ini) hidup di bawah tanah. Orang menggorengnya. Ketika bus berhenti di restoran besar di jalan utama, Anda akan melihat orang antre di luar dengan sepiring laba-laba. Orang akan membelinya sebagai kudapan,” kata Boissiere.

Tetapi, walaupun laba-laba memiliki nilai pasar di Kamboja, masyarakat seringkali memiliki informasi terbatas mengenai harga yang bisa mereka tetapkan, membuat sulit bagi mereka untuk tawar menawar dengan tengkulak, dan memotong keuntungan mereka.

Penelitian – terfokus pada 16 masyarakat Kamboja antara 2003 dan 2009 – dilakukan dalam kemitraan dengan Kementerian Kehutanan Kamboja, yang menghadapi tumpang tindih tuntutan dari kementerian lain mengenai bagaimana mengelola hutan, kata Boissiere.

POTENSI SOLUSI

Upaya untuk mendorong perdagangan empat barang berbasis hutan – laba-laba, rotan, bambu dan resin untuk aktivitas membuat perahu – melalui ketentuan hukum kehutanan dan “hutan masyarakat” yang diakui secara resmi, menurut penelitian, memiliki tingkat keberhasilan terbatas.

Tantangan utama, antara lain transportasi, pungutan liar di pos pemeriksaan selama transportasi ke pasar, ambiguitas hukum dan kurangnya informasi pasar bagi masyarakat lokal.

Ambigutas hukum menghambat upaya mendorong perdagangan – misalnya, konflik antara pasal hukum kehutanan dan di dalam pembayaran masyarakat kehutanan soal pembayaran royalti penjualan HHBK masyarakat. Dalam kasus lain, lembaga penegak hukum bisa membenarkan pungutan di pos pemeriksaan dari pengguna adat hutan – pengguna yang seharusnya dikecualikan dari pungutan itu.

Peneliti menyarankan jaringan telepon genggam, yang bisa diakses di berbagai wilayah terpencil, digunakan untuk menjaga pertautan masyarakat dengan kebutuhan pasar. Pertanian bisa dibuat untuk spesies tanaman langka tetapi dapat dipasarkan.

Mereka juga mencatat bahwa kecakapan dan produk tradisonal menghilang bersama berkurangnya bahan baku serta meningkatnya penggunaan peralatan modern. Ekopariwisata bisa menolong mengatasi masalah ini, kata mereka, tetapi banyak desa kurang memiliki infrastruktur wisata.

Transportasi tetap menjadi faktor umum penghambat utama, tetapi membesarnya akses juga membawa risiko ketika jalan baru membuat orang luar mudah masuk, orang yang mungkin juga ingin mengeksploitasi hutan atau lahan hutan.

Boissiere menyatakan bahwa pembentukan “masyarakat hutan” secara legal bisa menjadi solusi sebagian masalah ini, dan dapat membantu membangun hubungan lebih baik dengan pejabat kehutanan, walaupun meyatakan bahwa proses memapankan masyarakat hutan berjalan lambat.

Penelitian ditutup dengan rekomendasi untuk masa depan proyek pengembangan HHBK di Kamboja – tetapi dengan beberapa peringatan kunci untuk menghindari kesalahan sebelumnya.

Terutama: bahwa masyarakat lokal harus berpartisipasi dalam disain awal proyek, dengan mendiskusikan kebutuhan dan harapan.

Rekomendasi lain termasuk pelatihan bagi penduduk mengelola HHBK berkelanjutan; pendanaan jangka panjang dari pemerintah dan masyarakat internasional untuk reforestasi; serta pembentukan kelompok masyarakat untuk berbagi akses pasar dan informasi pasar.

Tindakan tersebut, menurut peneliti, bisa membangun kembali kepercayaan di antara pemangku kepentingan dan menjamin harga lebih baik bagi kudapan berkaki delapan yang disediakan hutan Kamboja.

Untuk informasi lebih mengenai penelitian ini, silahkan hubungi Manuel Boissiere di m.boissiere@cgiar.org.

Penelitian ini didanai pula oleh IITO dan dilakukan oleh CIRAD. Penelitian ini merupakan bagian dari Program Riset CGIAR mengenai Hutan, Pohon dan Agroforestri.  

(Visited 165 times, 1 visits today)