Berita

Rencana Uni Eropa meredam pembalakan liar: Berpikir besar dengan berpikir minimum?

Legislasi yang ada tidak siap untuk operator skala kecil, dan memaksakan kepatuhan akan membuat mereka jadi penjahat dalam semalam.
Bagikan
0
Upaya meredam pembalakan liar mungkin lebih baik terutama terfokus pertama pada pembalak skala besar, menurut hasil penelitian. Nanang Sujana/CIFOR
Upaya meredam pembalakan liar mungkin lebih baik terutama terfokus pertama pada pembalak skala besar, menurut hasil penelitian. Nanang Sujana/CIFOR

Paling popular

BOGOR, Indonesia — Menghadapi meningkatnya tekanan membersihkan “kayu ilegal” dari perdagangan internasional, beberapa negara tropis penghasil kayu mempunyai beberapa opsi.

Di satu sisi, para negara tersebut bisa mengadopsi dan memperkuat sistem verifikasi legalitas yang secara langsung melindungi seluruh rantai suplai kayu, mulai dari penebangan industri skala besar untuk pasar ekspor hingga operator skala pengrajin untuk pasar domestik.

Di sisi lain: Para negara penghasil kayu tropis ini dapat memulai langkah “kecil” dan memperkuatnya secara perlahan.

Keputusan ini bisa memberikan dampak besar bagi keberhasilan jangka pendek dan keberlanjutan inisiatif jangka panjang.

Selama satu dekade, Uni Eropa (UE) bernegosiasi dengan negara penghasil kayu tropis untuk memangkas pembalakan liar. Riset terbaru menunjukkan bahwa negara-negara ini dapat mengesampingkan produsen skala kecil — sementara waktu — agar upaya bersama ini bisa memberikan hasil.

Legislasi yang ada tidak siap bagi operator skala kecil, dan memaksakan kepatuhan akan membuat operator ini menjadi penjahat dalam semalam.

Kesepakatan formal kini telah ada untuk membersihkan beberapa rute perdagangan utama dari Afrika dan Asia ke Eropa. Penelitian terbaru dari Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) menyatakan, implementasi gradual bisa menghindarkan terjadinya gangguan penghidupan ribuan orang di negara penghasil kayu. Hal ini bisa dilakukan dengan “bagian ‘terlemah’ sektor ini, khususnya operator informal, diberikan tenggang waktu belajar sebelum implementasi dan penegakkan sepenuhnya akan aturan baru apapun,” tulis peneliti. Perkembangan terbaru menggambarkan alasannya.

PENJAHAT, DALAM SEMALAM   

Sejak 2003, UE telah membuat rencana aksi Penegakkan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Hutan (FLEGT) memanfaatkan kelebihan sebagai importir utama untuk meningkatkan legalitas asal kayu dari negara tropis. Importir Eropa kini harus melakukan uji wajib menjamin produk yang mereka beli diakses, ditebang, diproses, dipindahkan dan dijual sesuai dengan hukum negara asal. UE juga menandatangani Kesepakatan Kemitraan Sukarela (VPAs) dengan enam negara tropis untuk membenahi sistem jaminan legalitas; sementara negosiasi berlangsung dengan negara lain.

Sebagian besar negara penandatangan VPA memilih memanfaatkan dorongan besar ini melawan pembalakan liar dengan memperbesar dan meningkatkan kendali tidak hanya ekspor kayu, tetapi juga sektor domestik mereka —beragam penebang skala kecil dan pedagang yang seringkali menghindari radar hukum sementara pejabat melihat manfaat lain, atau, dalam kasus lain, melakukan pemerasan.

Akan tetapi penelitian menunjukkan terlalu lebarnya jurang antara persyaratan legal dan kapabilitas petani kecil dan pengrajin.

“Saya punya dua pemikiran. Bagaimana politik bekerja di banyak negara, mulai dari fokus hanya pada pembalak industrial berarti kita mengambil risiko selamanya menunda implementasi buat yang lain,” kata peneliti senior CIFOR Paolo Cerutti. “Tetapi salah satu temuan utama kami bahwa legislasi yang ada tidak siap untuk operator skala kecil, dan memaksakan kepatuhan akan membuat mereka jadi penjahat dalam semalam, dengan banyak potensi konsekuensi negatif pada penghidupan mereka.”

KEMUDIAN DATANGLAH REDD+

Ilmuwan CIFOR yang melakukan proyek penelitian Pro-Formal didanai UE mengenai opsi formalisasi sektor kayu domestik di lima negara antara 2010 dan 2013 mengingatkan “risiko ekslusi petani kecil, tempat penggergajian dan pedagang kayu domestik” ketika VPA melangkah ke fase implementasi.

Melanjutkan upaya awal, yang dilakukan oleh UE, memasukkan semua pemangku kepentingan dalam negosiasi di paruh 2000-an, minat menyusut di negara produsen sejalan dengan penundaan. Bahkan, operator skala kecil, yang umumnya kurang terorganisasi dan tidak berada di kota besar, kurang terwakili. Peserta pertemuan menolak setelah tahapan kesepakatan ditandatangani dan diskusi lebih lanjut fokus pada intisari pemantauan pasar atau reformasi administrasi dan pajak.

Sementara, perundingan perubahan iklim menarik perhatian perunding: “REDD+ [Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi hutan] hadir, dan umumnya kementerian dan organisasi masyarakat sipil yang sama terlibat dalam FLEGT terjebak dalam diskusi tersebut, di mana miliaran dolar dinyatakan dalam pertaruhan,” kata Cerutti. “REDD+ mengambil panggung utama, dan FLEGT tidak lagi menarik bagi banyak pihak.”

Tetapi tujuan besar FLEGT tetap valid, dan perwakilan dari Eropa dan negara tropis kini menghadapi tugas sulit memicu kembali minat di antara pembalak dan pedagang skala kecil melalui insentif seperti hak kepemilikan lebih baik bagi mereka yang memilih jalur legal, tanpa membalikkan pembicaraan implementasi menjadi debat semua hal mengenai kebijakan hutan yang diingatkan Cerutti bisa “mendorong proses ke 10 tahun lalu.”

PELAJARAN DARI AMERIKA LATIN

Masih banyak yang harus dilakukan untuk membuat persayaratan legal bisa diakses petani kecil, yang tidak bisa bepergian ratusan mil atau memasukkan rencana tata kelola hutan yang seringkali rumit untuk mendapatkan ijin penebangan atau perdagangan. Di sini, pelajaran bisa didapat dari wilayah lain.

“Pasar utama untuk Amerika Latin adalah pasar regional dan AS, jadi pemerintah tidak merasa perlu masuk negosiasi dengan UE,” kata peneliti utama CIFOR, Pablo Pacheco. “Walaupun negara Amerika Latin terdorong membuat reformasi internal, dan mereka membuat kemajuan signifikan.”

Ekuador, contohnya, memberlakukan legislasi lebih sederhana untuk memfasilitasi operasi penebangan skala kecil yang dilakukan di lahan kecil dan memperkenalkan sistem online untuk mendapatkan ijin dari lokasi terpencil. Pacheco, bagaimanapun, mencatat bahwa hal ini mungkin belum cukup.

“Beberapa petani kecil yang memanfaatkan hutan utamanya seringkali melakukan panen hanya dua atau tiga pohon setahun sebagai jaring pengaman, untuk membayar biaya sekolah, misalnya. Biaya transaksi mendapatkan ijin untuk itu tetap terlalu tinggi bagi mereka,” paparnya.

Ekuador juga menjalankan skema panduan untuk memindahkan kontrol dari sisi suplai — jauh di dalam hutan dan sepanjang jalan utama—ke lokasi pasar di kota, di mana mereka lebih murah dan lebih efisien, serta untuk berbagi data antara badan pengelola pajak pendapatan, yang menjaga pencatatan dengan baik, dan administrasi kehutanan yang lebih lemah. Ini juga bisa mendorong industri dan pembeli di kota merasa bertanggungjawab mendukung suplai kayu legal.

Sekarang dengan skala dan masalah sektor informal lebih dikenali, ilmuwan CIFOR mengatakan bahwa menguji dan menyempurnakan opsi kebijakan adalah langkah berikut dalam penelitian mengenai formalisasi operator pengrajin skala kecil dan perusahaan terlibat dalam pasar kayu domestik — selain dalam menilai dampak ekonomi terhadap rantai suplai.

“Dapatkah kita memberikan kompensasi meningkatnya pajak petani kecil dan pengrajin dengan menghilangkan suap? Apakah ada pasar domestik atau regional bagi kayu legal yang lebih mahal? Ini merupakan pertanyaan yang hingga sekarang kami berusaha jawab melalui riset,” kata Cerutti.

Untuk informasi lebih mengenai topik penelitian, silahkan hubungi Paolo Cerutti di p.cerutti@cgiar.org atau Pablo Pacheco di p.pacheco@cgiar.org.

Penelitian ini merupakan bagian dari Program Penelitian CGIAR mengenai Hutan, Pohon dan Wanatani.

(Visited 143 times, 1 visits today)
Topik :   Deforestasi Sertifikasi Kayu