Berita

Merestorasi bentang alam yang terdeforestasi lebih dari sekadar menanam pohon

Keberhasilan akhir inisiatif restorasi hutan memerlukan tata kelola sistemik. Justri ini sering diabaikan dalam perancangan proyek.
Bagikan
0
Daerah aliran sungai Chaina di Kolombia. Negara Amerika Selatan ini memimpin dalam upaya restorasi ekologis, bahkan jika beberapa upaya tersebut tidak berhasil. Sven Wunder/Foto CIFOR
Daerah aliran sungai Chaina di Kolombia. Negara Amerika Selatan ini memimpin dalam upaya restorasi ekologis, bahkan jika beberapa upaya tersebut tidak berhasil. Sven Wunder/Foto CIFOR

Paling popular

Brazil - LIMA, Peru — Untuk menghentikan hilangnya hutan dunia, negara-negara di bumi menetapkan target ambisius menanami kembali 150 juta hektar lahan terdeforestasi dan terdegradasi hingga 2020. Negara-negara Amerika Latin dan Karibia berjanji mulai merestorasi sedikitnya 20 juta hektare pada saat itu.

Tetapi terdapat lebih dari sekadar memenuhi target menanami pohon, menurut sebuah rangkaian penelitian yang dipublikasikan dalam sebuah edisi khusus jurnal Forests.

Bagaimana negara mengelola lahan pertanian dan hutan memainkan peran lebih besar dalam keberhasilan atau kegagalan program restorasi, kata para peneliti.

Restorasi ekologis — “proses membantu penyehatan ekosistem yang terdegradasi, rusak, atau hancur,” menurut Masyarakat Restorasi Ekosistem — membutuhkan komitmen jangka panjang di setiap tingkat pemerintah, pemilik lahan, korporasi, peneliti dan lainnya.

Baca penelitiannya

“Kami ingin tahu jangkauan sejauh mana teori dan praktik restorasi hutan dikontemplasikan pada rentang besar pemangku kepentingan, seraya mengkonfrontasikan baik peluang dan tantangan dalam menerapkan instrumen hukum dan kebijakan antar-sektor dari tingkat lokal hingga global,” kata Manuel Guariguata, kepala penelitian produksi hutan Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) dan ko-editor edisi khusus tersebut.

“Seperti disarankan laporan dalam edisi spesial, keberhasilan akhir inisiatif restorasi hutan seringkali dikaitkan dengan tantangan tata kelola sistemik, yang sering diabaikan selama perancangan proyek.”

Dengan menyatukan hasil-hasil penelitian restorasi hutan dari seluruh dunia, edisi khusus, “Mengelola Restorasi Hutan: Dimensi Sosial, Lingkungan dan Kelembagaan,” memberi pengetahuan dalam keberhasilan, hambatan, dan prinsip-prinsip tata kelola yang diperlukan agar reforestasi bermanfaat bagi alam dan bagi manusia.

Pada praktiknya, negara-negara harus memutuskan aktivitas yang akan diberikan stimulasi — restorasi penanaman, regenerasi alam, penanaman pohon eksotis, tata kelola hutan, atau kombinasi — dan mengidentifikasi tantangan utama implementasi, demikian menurut Pedro Brancalion, profesor silvikultur spesies asli di Universitas Sao Paulo Brasil dan ko-editor edisi khusus ini.

“Negara juga harus menetapkan lokasi aktivitas-aktivitas tersebut bisa tercapai dengan efektivitas-biaya lebih baik dan menyusun peta wilayah prioritas,” kata Brancalion. “Misalnya, lereng bisa memberi peluang biaya lahan lebih rendah dan ketahanan lebih tinggi dibanding wilayah datar.”

Insentif ekonomi harus disediakan bagi petani atau pemilik lahan lain. Hal ini bisa berbentuk pembayaran jasa lingkungan, membangun pasar produk kayu dan produk hutan non-kayu dari lokasi restorasi, serta bantuan teknis untuk reforestasi.

RESTORASI: AMERIKA SELATAN

Beberapa kemajuan sudah dicapai di Amerika Selatan, kata James Aronson, pemimpin kelompok restorasi ekologi di Pusat Ekologi Fungsional dan Evolusioner di Montpellier, Prancis, sekaligus salah seorang pendiri Aliansi Restorasi Modal Alam, sebuah jejaring organisasi dan individu yang terlibat dalam restorasi ekologis.

Misalnya, Ekuador dan Kolumbia menyepakati rencana restorasi nasional ambisius. Pada November tahun lalu, perubahan Kode Sipil Argentina membuat lingkungan menjadi semacam “barang legal,” yang akan memungkinkan masyarakat menuntut pemerintah untuk mengambil langkah menghentikan degradasi atau merestorasi ekosistem, katanya.

Di pesisir Atlantik Brasil, di tempat hanya 12 persen tutupan hutan asli tersisa, sebuah koalisi lebih dari 260 pemangku kepentingan—termasuk peneliti, organisasi nir-laba, badan pemerintah dan perusahaan swasta—berkomitmen merestorasi 15 juta hektare lahan terdeforestasi dan terdegradasi pada 2050. Dengan pemerintah negara bagian juga memainkan peran penting, Pakta Restorasi Hutan Atlantik adalah sebuah contoh tata kelola bawah-ke-atas dan atas-ke-bawah, kata Aronson.

Dan negara bagian Para di Brasil memimpin dengan cara berbeda, menjadi negara bagian pertama di Amazon Brasil yang mengadopsi definisi eksplisit hutan sekunder, berbasis karakteristik biofisik.

TANTANGAN ‘SEKUNDER’

Tetapi mengelola regenerasi alami hutan “sekunder” memberi tantangan khusus, kata penulis salah satu kajian edisi khusus tersebut. Tantangan-tantangan tersebut termasuk terminologi dan definisi tidak jelas, inkonsistensi regulasi di beragam tingkat pemerintah, dan persepsi umum bahwa hutan sekunder bernilai rendah, padahal mereka seharusnya dipandang bermanfaat karena perannya merestorasi degradasi dengan memberi jasa lingkungan dan menjaga keragaman biologis.

Mendorong restorasi melalui hutan alami sekunder adalah praktik berbiaya efektif, tetapi membutuhkan kombinasi pertimbangan teknis, sosio-ekonomi, politik dan perundangan, kata para penulis, yang menyeru dialog antar pengambil keputusan pertanian dan lingkungan.

TIDAK ADA PELURU PERAK

Saat ini tidak ada kerangka kerja yang tidak ambigu mengenai cara terbaik dalam memandu proses pengambilan keputusan dan implementasi restorasi hutan dari tingkat nasional ke tingkat lokal, tulis peneliti kajian Indonesia dalam edisi khusus tersebut.

Dengan komitmen internasional yang ada untuk restorasi hutan, penelitian lebih jauh dapat membantu mengatasi tantangan konseptual dan praktis, kata Guariguata.

“Restorasi hutan menjadi isu global hanya baru-baru ini. Selain membuka banyak peluang penelitian dan pengembangan, tetapi juga memberi tantangan besar,” katanya “Bagaimana komitment baik ini memicu tingkat lokal secara efisien dan berkeadilan? Di mana mencari keseimbangan antara ‘perintah dan kendali’ oleh pemerintah nasional dan peran aktor non-pemerintah, fleksibilitas perundangan, dan instrumen berbasis pasar restorasi hutan berhasil?”

Untuk informasi lebih mengenai isu khusus, silahkan hubungi Manuel Guariguata di m.guariguata@cgiar.org.

(Visited 171 times, 1 visits today)
Topik :   Deforestasi Bentang alam