Berita

Masyarakat vs tindakan: Respon terhadap perdagangan satwa liar

Konservasi berbasis tindakan melemahkan motivasi konservasi lokal dan hak pada sumber daya alam liar. Ada strategi lain.
Bagikan
0
Patroli militer di zona konservasi gajah di Afrika seringkali menyebabkan kematian para penjarah dan petugas, selain juga tingginya biaya sosial dan finansial. Photo courtesy: Doug Kukurudza
Patroli militer di zona konservasi gajah di Afrika seringkali menyebabkan kematian para penjarah dan petugas, selain juga tingginya biaya sosial dan finansial. Photo courtesy: Doug Kukurudza

Paling popular

Seiring dengan meningkatnya perdagangan satwa liar ilegal di dunia, banyak pemerintah dan lembaga konservasi meningkatkan respon tindakan: meningkatkan pemantauan, pengawasan, denda, penggerebegan, dan bahkan pelibatan tentara.

Hal ini memunculkan kritik terhadap strategi konservasi tindakan, dan pendalaman peran masyarakat lokal dalam mengatasi perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar. Bagaimanapun mempertentangkan strategi konservasi berbasis tindakan dan berbasis masyarakat sedikit tidak membantu. Ketika menghadapi perdagangan ilegal spesies bernilai tinggi, dua hal ini bisa jadi strategi konservasi yang tidak terpisahkan.

RESPON BERBASIS-TINDAKAN

Peningkatan upaya tindakan oleh negara menghadapi keterbatasan ini serius. Militerisasi zona konservasi badak dan gajah di Afrika, dan wilayah perlindungan pohon sonokeling (Dalbergia spp.) di Asia Tenggara, seringkali menyebabkan kematian penjarah dan petugas serta tingginya biaya sosial dan finansial. Terlebih lagi, konservasi berbasis tindakan melemahkan motivasi konservasi lokal dan hak pada sumber daya alam liar.

Sayangnya hasil dari meningkatnya konservasi tindakan negara ini belum jelas. Strategi tindakan eksklusif mungkin tidak bisa berhasil dalam beberapa keadaan. Terdapat banyak contoh upaya tindakan untuk mengurangi perdagangan ilegal, khususnya produk liar bernilai tinggi, seperti minyak gaharu (Acquilaria spp.) untuk minyak wangi, spesies kayu bernilai tinggi, cula badak, gading gajah, sirip hiu dan kulit harimau.

Para konservasionis mencoba mengkaji model dan yang cara terbaik mengatasi perdagangan alam liar.

EVALUASI MODEL BERBASIS MASYARAKAT

Praktisi konservasi dan akademisi bertemu baru-baru ini dekat Johannesburg, Afrika Selatan dalam simposium – Beyond Enforcement: Communities, governance and sustainable use in combating wildlife crime.

Pertemuan menyoroti studi kasus bagaimana masyarakat dunia mengatasi perburuan dan perdagangan ilegal baik tanaman dan satwa liar. Semua didasarkan pada gagasan bahwa ketika masyarakat melihat manfaat bermakna dan langsung pada konservasi alam liar, mereka dapat, dan sering termotivasi untuk melindungi.

Manfaat finansial dan non-finansial bagi individu dan masyarakat terbukti memotivasi penduduk lokal terlibat dalam konservasi, dan juga mengeluarkan dan menghukum pelaku perdagangan alam liar ilegal. Diskusi kasus pada simposium menyoroti perlunya mengidentifikasi insentif terbuka, berkelanjutan bagi masyarakat yang mengalahkan godaan perdagangan ilegal.

Contohnya, di banyak lembaga konservasi Namibia hak memanfaatkan dan mengambil alam liar dilimpahkan pada pemilik lahan dan masyarakat lokal. Model ini sangat bergantung pada perburuan berhadiah, yang membiayai konservasi dan pembangunan desa, serta menyediakan daging bagi penduduk lokal.

Di tempat yang lain, LSM, lembaga pemerintah atau pemilik lahan swasta memiliki kendali tertentu terhadap sejumlah sumber alam liar, tetapi membagi manfaat dengan masyarakat lokal.

Beberapa model di negara Kenya melibatkan operator pariwisata swasta yang menyewa lahan konservasi langsung dari masyarakat lokal, dan juga menjamin lapangan kerja lokal. Di lain tempat konservasi memberi manfaat tak langsung: Pariwisata gorila gunung di Rwanda, misalnya, memberi 5 persen dolar pariwisata untuk proyek pembangunan yang dikembangkan masyarakat.

CUKUP INSENTIF?

Insentif bisa menjadi upaya melawan perdagangan ilegal alam liar bernilai tinggi.

Bukti dari simposium menyoroti bahwa pariwisata seringkali gagal memberikan insentif finansial layak dan terandalkan. Keterbatasan serupa terjadi ketika tergantung pembiayaan donor konservasi. Banyak peserta lokakarya berbicara perlunya aliran insentif yang signifikan dan beragam bagi penduduk lokal.

Lebih jauh, sangat banyak bukti menunjukkan bahwa tindakan tetap penting, bahkan di tempat insentif konservasi ada.

Perdagangan ilegal alam liar terjadi bahkan dalam konservasi berbasis masyarakat yang sangat berhasil. Insentif perdagangan banyak spesies bernilai tinggi seringkali terlalu tinggi untuk ditandingi, atau bisa tetap menarik bagi sejumlah kecil penduduk lokal. Dalam kasus-kasus lain, perdagangan disebabkan orang luar. Penduduk lokal sulit mengatasi pedagang terorganisir, bersenjata yang sering terkait dengan alam liar bernilai tinggi.

Dalam beberapa kejadian, lembaga tindakan Negara, dengan otoritas dan pengalaman cukup yang dapat mengincar pelaku tetap diperlukan bagi konservasi. Tindakan dan hukuman adil juga pening dalam menciptakan disinsentif transparan bagi alam liar ilegal. Tindakan seperti itu juga penting dalam menjaga hak masyarakat, termasuk pemanfaatan berkelanjutan sumber alam liar.

Masyarakat juga memiliki peran vital dalam proses tindakan formal. Penduduk lokal sering memiliki kepakaran serta “mata dan telinga” di lapangan dalam mendukung konservasi. Pemantuan dan pelaporan lokal dapat lebih terarah, efisien dan berkelanjutan dibanding tindakan Negara.

KEMITRAAN MASYARAKAT-TINDAKAN

Lokakarya menyoroti solusi berbasis tindakan dan berbasis masyarakat bukan jawaban tunggal atau terisolasi. Fokus sempit tindakan negara menimbulkan biaya sosial dan ekonomi tinggi, dan harus mengakui peluang besar bagi model konservasi lokal berbasis insentif. Bagaimanapun, model masyarakat bukan panasea, dan tetap rentan terhadap tantangan perdagangan ilegal. Peran ganda tindakan negara dan pelibatan masyarakat telah diakui luas.

Mengaktivasi kemitraan masyarakat-tindakan membutuhkan pemahaman bagaimana akses terhadap hak dan insentif konservasi mempengaruhi pengambilan keputusan aktor lokal. Tetapi kemitraan produktif antara penduduk lokal dan lembaga penegakkan hukum negara membutuhkan lebih dari uang. Sejarah opresi, ketidakadilan sosial, dan ekslusi masyarakat, membuat upaya menciptakan hubungan positif antara masyarakat dan badan hukum tindakan formal menjadi tantangan.

Pelibatan langsung, persepsi tanggungjawab dan keadilan juga menjadi penting dalam meraih dukungan masyarakat melindungi alam liar bernilai tinggi. Jenis-jenis umpan balik keadilan-lingkungan makin terdokumentasi dengan baik di beragam konteks.

Penduduk lokal adalah pemangku kepentingan vital dalam perang melawan perdagangan ilegal alam liar dan terdapat kebutuhan memahami bagaiman mengakui hak dan motivasi penduduk lokal bisa membantu melawan perdangan. Bagaimanapun, model berbasis masyarakat tidak lantas mengganti tindakan negara dalam mengatasi perdagangan alam liar.

Jacob Phelps adalah ilmuwan dari Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR). Duan Biggs adalah Mitra Riset dari Pusat Keunggulan Keputusan Lingkungan di Universitas Queensland. 

Untuk informasi lebih mengenai perdagangan ilegal dan tindakan konservasi alam liar silahkan hubungi j.phelps@cgiar.org atau d.biggs@uq.edu.au

(Visited 518 times, 1 visits today)