Analisis

Politik ekonomi kebakaran dan asap: Melangkah ke solusi jangka panjang

Asap, politik dan ekonomi ternyata ada di balik bencana kebakaran hutan. Ternyata juga memadamkan kebakaran hutan dan lahan bukan sekedar membuat hujan buatan atau mengerahkan sekian ribu orang ke lapangan.
Bagikan
0
Memadamkan kebakaran hutan bukan sekedar mengerahkan tenaga teknis ke lapangan dan menciptakan hujan buatan. Foto @CIFOR
Memadamkan kebakaran hutan bukan sekedar mengerahkan tenaga teknis ke lapangan dan menciptakan hujan buatan. Foto @CIFOR

Paling popular

Indonesia - Lima puluh tahun lalu, Indonesia kaya dengan hutan lebat.

Dan kemudian bum!

Antara 1980 dan 2000 – ledakan penebangan kayu terjadi. Diikuti dengan penebangan kayu ilegal – selanjutnya, ledakan lain dalam 10 tahun sejak 2000, dan kemudian ledakan sawit mengikuti.

Hutan primer yang lebat  digunduli dan berubah menjadi hutan terdegradasi, kemudian ditebang dan dibakar, disiapkan untuk perkebunan sawit dan kayu dengan skala berbeda.

Transformasi bentang alam ini memberi manfaat dan kerugian bagi aktor berbeda. Tetapi kebakaran dan asap menjadi bagian transformasi bentang alam.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia berkomitmen mengurangi – atau bahkan menihilkan – kejadian kebakaran di Indonesia. Dan walaupun beberapa peningkatan dibuat, kebakaran dan asap berlanjut.

Tahun ini, Indonesia menghadapi El Niño, yang akan menyebabkan cuaca lebih kering dan meningkatkan kejadian kebakaran dan asap.

Solusi diperlukan, karena aksi selama ini sebagian besar memerangi kebakaran dan tidak secara sistematis mentautkannya dengan politik dan ekonomi kebakaran.

El Nino menyebabkan cuaca lebih kering dan bisa meningkatkan intensitas kebakaran dan asap

Mengkaji kebijakan dan perundangan kebakaran (yang berjalan maupun yang tidak) memetakan aktor, jejaring dan ekonomi, menyediakan peta tata ruang yang jelas dan transparan, serta melibatkannya dengan pembuat kebijakan dan praktisi kunci adalah jalan penting mengurangi kebakaran dan asap.

DIPERLUKAN RENCANA TATA RUANG

Tidak jelasnya rencana tata ruang berpengaruh dalam menghambat upaya penurunan kebakaran.

Pada temu konsultatif pemangku kepentingan di Pekanbaru pada 25 Maret, perlunya memiliki kesepakatan dan rencana tata ruang yang bisa ditegakkan menjadi catatan khusus.

Namun, ini tidaklah cukup.

Semua pemangku kepentingan perlu kembali duduk dan mendiskusikan pemetaan tata ruang dan mencoba mencapai kesepakatan. Menegosiasikan kepentingan konservasi, legalitas, bisnis, penghidupan lokal, reduksi emisi karbon dll. sangat penting, seraya juga memahami solusi “ideal” mungkin tidak ada.

Ketika mendiskusikan sejarah wilayah terdegradasi, negosiasi seharusnya mendiskusikan tidak hanya ruang tetapi juga durasi. Misalnya, sebuah wilayah yang dikonversi secara ilegal dari wilayah konservasi menjadi sawit, bisa tetap sawit untuk beberapa tahun tertentu untuk mengkompensasi investasi sektor swasta atau masyarakat lokal.

Perlu untuk duduk bersama menegoisasikan kepentingan konservasi, legalitas, bisnis, penghidupan lokal, pengurangan emisi karbon mencapai kesepakatan 

Namun, setelah periode waktu terencana ada waktu merestorasi menjadi hutan.

Transaksi lahan ilegal dapat, dan memang terjadi dalam lahan konsesi dan lahan negara, ketika wilayah itu tidak benar-benar diamankan. Tuntutan ekonomi untuk lahan terdegradasi, terbakar dan sawit merupakan penyebab besar transformasi hutan primer menjadi perkebunan tanaman yang memberi manfaat besar bagi aktor tertentu.

Pemerintah perlu menciptakan disinsentif terhadap kebutuhan lahan terdegradasi, terbakar dan tertanami sawit dengan menetapkan standar legalitas atas lahan yang telah dijual.

MENGHENTIKAN AKTIVITAS ILEGAL

Mendeteksi, mengantisipasi dan menindak kejahatan terorganisasi yang terlibat dalam transaksi lahan ilegal penyebab kebakaran dan asap harus dilakukan oleh institusi hukum. Pada saat yang sama, melatih polisi, jaksa dan hakim terkait hukum hutan dan lingkungan harus dilakukan.

Presiden Joko Widodo telah menetapkan satuan tugas untuk menyelesaikan konflik hutan di Indonesia.

Satuan tugas akan merupakan kolaborasi antara Kementerian Lingkungan Hidup and Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk menjamin keberhasilan satuan tugas ini, kesadaran publik melalui media massa dan media sosial mengenai pentingnya mengurangi kebakaran dan asap diperlukan.

MENCEGAH DEGRADASI GAMBUT

Degradasi gambut adalah sumber utama emisi karbon Indonesia akibat kebakaran. Gambut tidak hanya soal ekosistem berharga, tetapi juga soal orang yang tinggal di sana.

Untuk mengurangi kebakaran lahan gambut, kita perlu segera mengembangkan penghidupan dan sumber penghasilan bagi masyarakat asli dan lokal yang tinggal di lahan terdegradasi. Ini mencakup tanaman tahunan, hortikultur, agroforestri dan penanaman pohon sesui dengan kedalaman gambut, dan terkait industri skala kecil sepanjang rantai nilai.

Pada saat yang sama, masyarakat yang tinggal di lahan gambut yang baik juga perlu bantuan mengembangkan penghidupan dan sumber penghasilan mereka – melalui bantuan pembayaran jasa lingkungan dan REDD+.

Untuk mengurangi kebakaran lahan gambut, kita perlu segera mengembangkan penghidupan dan sumber penghasilan bagi masyarakat asli dan lokal yang tinggal di lahan terdegradasi

Memperkuat dan menyediakan dukungan finansial untuk organisasi akar rumput seperti Masyarakat Peduli Api akan menjamin efektivitas mereka mendukung deteksi kebakaran dan sistem peringatan dini.

Inisiatif lokal pada level skala-mikro seharusnya merestorasi lahan gambut dengan membendung kanal, membasahi gambut dan menanam Jelutung, karet dan nanas.

Meningkatkannya pada level bentang alam atau unit hidrologi akan memerlukan pemikiran lebih dalam dan pendekatan multi-pemangku kepentingan karena air adalah sumber langka dan dapat menjadi sumber konflik di musim kering.

Merencanakan dan mengeksekusi manajemen level air dalam skala lanskap melalui – antara lain aksi – bendung kanal, akan menjamin keadilan baik bagi aktor skala kecil maupun besar.

Pembangunan masyarakat dan penghidupannya peru ditempatkan untuk melanggengkan restorasi gambut. Berbagi praktik terbaik inisiatif lokal dan sektor swasta dalam restorasi ekosistem gambut serta mendorong adopsi praktik tersebut akan membantu menciptakan keseragaman.

Akhirnya, mengurangi kebakaran dan asap tidak hanya sebuah daftar “TINDAKAN” yang harus diikuti seperti dipaparkan di atas, tetapi juga BAGAIMANA melakukannya dan SIAPA yang seharusnya melakukan itu.

BAGAIMANA DAN SIAPA

Kita dapat menggunakan ‘pendekatan bentang alam’ untuk menyatukan pertanian, konservasi, dan perebutan penggunaan lahan lain untuk menjawab pertanyaan BAGAIMANA.

Dalam pendekatan ini, pemerintah, petani kecil dan pemangku kepentingan lain akan terpanggil untuk mempertimbangkan keragaman tujuan mereka dalam bentang alam, memahami penyebab, menyusun prioritas, bertindak dan memantau kemajuan.

Memahami SIAPA sejatinya adalah “pemangku kepentingan kebakaran” sebagai kunci menuju keberhasilan pendekatan bentang alam. Pendekatan ini akan dipandu oleh sepuluh prinsip pendekatan bentang alam, yang menekankan manajemen adaptif, pelibatan pemangku kepentingan dan keberagaman tujuan.

Aksi bersama di antara negara anggota ASEAN – untuk mengurangi kebakaran dan asap melalui dialog berlanjut, pengumpulan dana dan aksi nyata di lapangan – perlu dilakukan untuk merealisasikan visi ASEAN bebas-asap 2020.

Akhirnya, berpikir global, mengaitkan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) diperlukan untuk mendapat dukungan masyarakat nasional dan internasional.

Herry Purnomo adalah ilmuwan berbasis di CIFOR di Bogor. Untuk informasi lebih jauh mengenai kebakaran dan asap Indonesia, silahkan hubungi h.purnomo@cgiar.org

Penelitian CIFOR mengenai kebakaran di Indonesia didukung oleh DFID dan menjadi bagian dari Program Penelitian CGIAR mengenai Hutan, Pohon dan Agroforestri

(Visited 1,042 times, 1 visits today)
Topik :   Deforestasi Kebakaran hutan & lahan Kelapa sawit Gambut dan Mangrove