Analisis

Perundingan perubahan iklim yang tak biasa

Menjelang COP21, tampaknya negara-negara bisa menerima keharusan bertindak menghadapi perubahan iklim — seraya menjaga keseimbangan integritas ekosistem dan kebutuhan sosial.
Bagikan
0
Merujuk perundingan tahun 2009: Paris tampak berbeda dari kegagalan COP15 enam tahun lalu. Takver/Flickr
Merujuk perundingan tahun 2009: Paris tampak berbeda dari kegagalan COP15 enam tahun lalu. Takver/Flickr

Paling popular

Ketika konferensi iklim Paris makin dekat, spekulasi memanas mengenai seperti apa Paket Paris akan terlihat. Terkait maknanya bagi hutan, pemanfaatan lahan dan ekosistem alami, serangkaian perkembangan terbaru dapat memberi kita dugaan apa yang dapat—dan yang seharusnya tidak—kita harapkan.

Secara keseluruhan, kita punya alasan optimis menunggu kesepakatan akhir. Naskah rancangan terlihat lebih baik dari versi sebelumnya, negara-negara tampaknya serius, dan kita menuju Paris dengan serangkaian peristiwa dan pengumuman. Ini termasuk adopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebuah Pernyataan Presidensial Bersama AS-China mengenai Perubahan Iklim dan pernyataan bersama China dan Prancis. Pengumunan G7 untuk mendekarbonisasi ekonomi dalam abad ini adalah sambutan pembuka perkembangan, kelompok agama Budha, Islam, Kristen, termasuk Vatikan membuat pernyataan bersejarah yang membentuk debat dan memberi dunia intervensi mulia yang diperlukan. Sebagai tambahan, 147 negara melaporkan rencana iklim nasional mereka, dikenal sebagai komitmen kontribusi nasional (INDCs), menunjukkan bahwa tanpa terduga sejumlah negara mulai mengimplemtasikan kebijakan iklim pada tingkat nasional.

Namun, secara personal saya khawatir Paris tidak cukup memberi hasil, dan akan ada ekspektasi bahwa ketidakberesan dapat diperbaiki di tahun-tahun mendatang.

“Siapa yang tidak mengingat masa lalu dikutuk untuk mengulanginya”: George Santayana

Melihat sekilas naskah yang kita bawa ke Paris menyatakan bahwa kita punya potensi hasil lebih besar daripada COP15 di Kopenhagin 2009. Naskah Perundingan Jenewa 86 halaman yang banyak dipuji dihasilkan Februari tahun ini. Naskah Perundingan Jenewa kemudian dipecah menjadi bagian Keputusan COP dan bagian naskah pakta. Pada Juli, dikurangi menjadi hanya 12 halaman, dan pada awal Oktober, dokumen tersebut menjadi 20 halaman; komponen naskah usulan kesepakatan hanya 9 halaman.

Naskah yang kita bawa ke Paris cukup berimbang … dan memberi penekanan pada jaminan integritas dan resiliensi ekosistem alami - Stephen Leonard

Bagaimanapun, dalam sesi terakhir, beberapa sorotan serius mengenai bagian yang hilang diungkapkan, dan kini kita ke Paris dengan naskah sepanjang 54 halaman. Sebagai perbandingan, hanya beberapa pekan sebelum COP15 di Kopenhagen, ada naskah tak terkelola sepanjang 200 halaman; hingga di paruh penyelenggaraan COP15 lah kita memiliki naskah yang sama panjang dengan yang kita miliki sekarang.

Naskah ini juga terlihat sebagai jenis kesepakatan yang sangat berbeda dari apa yang kita kembangkan enam tahun lalu. Pada saat itu, tidak ada kesepakatan mengenai proses nasional—yang kini kita miliki melalui INDCs. Memang, sistem bawah-atas kini tidak hanya secara luas diterima tetapi tengah dijalankan. Kehilangan dan kerusakan masih menjadi mata rantai hilang yang dirasa tidak nyaman, dan kerangka reduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) jauh dari terbentuk. Item tersebut menciptakan pelibatan pada tingkat lebih signifikan dari negara-negara yang paling rendan dan tidak termasuk dalam ikatan legal kerangka kerja Protokol Kyoto. Tujuan kesepakatan universal yang bisa diaplikasikan pada semua juga mengalami kemajuan sangat signifikan. Tidak seperti Kopenhagen, tampaknya ada selera untuk tidak meninggalkan seorang pun dan mencapai keseimbangan antara mitigasi dan adaptasi.

Namun, dunia tetap pada jalur pemanasan global yang akan melebihi batas aman di abad ini. Penilaian INDCs menunjukkan bahwa dunia akan melampaui target 2 derajat, dengan estimasi antara 2,7 dan 3,5 derajat pemanasan antara sekarang hingga 2100. Kerusakan sosial dan lingkungan terkait di dunia—beberapa sudah dirasakan—seharusnya tidak dipandang enteng. Ketika Para Pihak ingin memperbaiki situasi ini, waktu dan ambisi adalah inti masalah. Argumen kuat berbasis ilmu pengetahuan menyatakan bahwa kita perlu dekarbonisasi global total pada 2050. Politik, sayangnya, tampak memperlambat laju, mendorong kerangka waktu ke 2100. Apakah kita melakukan kajian INDCs jangka pendek dan “memacu” ambisi atau berkelok-kelok dan mengambil apa yang bisa diambil? Siklus komitmen bahwa jarak lima tahun dinilai banyak orang sebagai cara yang baik membangun sistem yang kuat akan memungkinkan kajian berlanjut dan penyesuaian reguler ke arah lebih baik.

INDCS yang dimulai 1 November 2015 merupakan 75 persen Pihak peserta Konvensi Iklim PBB dan mencakup 86 persen emisi global. Banyak negara memasukkan provisi untuk aksi di sektor lahan dan kehutanan, serta menyebut REDD+ dalam beragam konteks dalam 39 masukan, terutama negara tropis. Dalam beberapa keadaan, negara-negara merujuk pada kebijakan REDD+ yang sudah dijalankan, atau tengah dieksplorasi. Dalam banyak kasus, rujukan spesifik dibuat untuk pencapaian REDD+ bergantung pendanaan. INDCs memberi masukan bagus bagi negara-negara yang telah melakukan pekerjaan di tingkat nasional untuk membangun kondisi pendukung dan mencoba bergantung pada kerangka kerja ini sebagai bagian dari kontribusi mereka. Jika ada satu hal muncul dari INDCs, maka ini adalah pendanaan untuk implementasi dan beragam manfaat REDD+ menjadi penting.

“Jalankan ketergesaan secara lambat”: Augustus Caesar

Jadi ketika tiba pada meningkatnya ambisi dan mitigasi, apa kerugian ekosistem yang siap kita terima? Apakah kita bertindak terhadap iklim tanpa batas atau apakah kita terlindung dari konsekuensi tak terduga? Apakah kita siap untuk terlibat dalam implementasi tak pasti, “jawaban teknologi” yang berpotensi tidak aman dan meluncurkan implementasi fasilitas masif bioenergi dengan tangkapan dan simpanan karbon (BECCS) dalam mengakhiri kecanduan terhadap bahan bakar fosil? Ataukah akan ada insentif untuk solusi energi terbarukan yang aman dan terbukti? Laporan terbaru menunjukkan bahwa kita bisa mencapai 100 persen energi terbarukan pada 2050—tetapi dimana kemauan politik untuk melakukan itu? Dan sampai tahap mana pemerintah memungkinkan industri bahan bakar fosil memperlambat kemajuan?

Di masa depan kita akan menanti solusi energi campuran, walaupun sifat alami campuran dan biaya terkait sektor lahan, hutan, keamanan pangan, masyarakat adat dan keragaman hayati tetap tidak diketahui—dan menjadi subyek spekulasi di ruang perundingan iklim. Pertanyaan membara bagi yang bekerja di bidang pemanfaatan lahan, keragaman hayati dan hutan adalah: Apakah dunia menjamin integritas ekosistem dalam kesepakatan iklim baru? Atau akankah ekosistem, keragaman hayati dan masyarakat bergantung hutan akan menjadi korban upaya kita ketika mencoba bertahan dalam krisis iklim?

Negosiasi iklim berkembang di tahun-tahun terakhir dalam besarnya ketidakpastian sejalan dengan peran ekosistem alami hingga hutan, keamanan pangan dan REDD+ akan tercakup dalam kesepakatan. Seperti pada Oktober, Koalisi Negara Hutan Hujan, terdiri dari 50 negara hutan tropis, mengeluarkan pernyataan bahwa Kesepakatan Paris tidak bisa dipandang berhasil tanpa refleksi kuat untuk REDD+. Mengejutkan bahwa hal ini menembus diskusi, bahkan dengan miliaran dolar investasi untuk menempatkan aksi ini di tingkat nasional.

Tetapi, tentu saja, ini merupakan bagian perundingan lebih besar.

Ketakutan bahwa hutan dan ekosistem alami akan digunakan untuk pertukaran dan pembenaran penggunaan bahan bakar fosil tetap menjadi kekuatan perundingan. Pertanyaan harus diutarakan: Di mana tempat pertukaran di dunia yang ternyata upaya nasional gagal menjamin keamanan iklim global bagi generasi mendatang? Ini akan menjadi kontroversi yang muncul di Paris.

“Integritas adalah sebuah ekosistem”: Michael Leunig

Kembali ke rancangan naskah kesepakatan—versi 9 halaman keluaran awal Oktober bisa dikatakan kurang memenuhi standar. Semua provisi terkait hak manusia atau pemanfaatan lahan telah dihapus, jadi tidak mengandung peluang perlindungan terkait masalah seperti perlindungan sosial, keamanan pangan, hak adat dan integritas ekologis. Semua rujukan sinergi dan kaitan antara aksi mitigasi dan adaptasi dihilangkan, dan hanya menyebut hutan dalam bentuk apa yang ditampilkan sebagai kesalahan tipografi ketika dimaksudkan “keuangan”.

Tak perlu dinyatakan bahwa naskah ini tidak akan berjalan baik ketika intersesional terakhir dilakukan di Bonn.

Sebagian besar rujukan pemanfaatan lahan sepanjang naskah ini berputar dikaitkan dengan serangkaian Prinsip perhitungan dan transparansi. Seharusnya dicatat bahwa Prinsip-prinsip tersebut hanya terkait pada sistem aturan untuk penghitungan, dan tidak dimaksudkan untuk melakukan aksi yang bisa mempengaruhi hutan atau ekosistem alami lain. Masih tidak jelas apakah ini akan bermakna bagi REDD+ dan LULUCF (pemanfaatan lahan, perubahan pemanfaatan lahan dan kehutanan), serta apa yang bisa kita ambil dari aturan LULUCF Protokol Kyoti (jika ada) dengan kompleksitas dan ketidaksesuaian. Ini menghabiskan waktu, pekerjaan yang sangat politis dan kompleks yang tampaknya akan membentuk bagian program kerja memasuki 2016 dan seterusnya.

Pembentukan menuju Paris terasa lebih nyata, seakan dunia akhirnya menerima bahwa ini saatnya beraksi menghadapi perubahan iklim - Stephen Leonard.

Naskah perundingan tidak merefleksikan banyak masalah-masalah tersebut hingga baru-baru ini. Diharapkan, tidak terlalu terlambat. Kita melihat peningkatan signifikan di Bonn, dan naskah kini berisi opsi inklusi hak asasi manusia, hak masyarakat adat dan pentingnya menjamin keamanan pangan. Naskah mengakui bahwa sektor lahan akan memainkan peran penting mengatasi perubahan iklim dan melangkah jauh menawarkan Artikel terpisah yang didedikasikan untuK REDD+ (dengan  beberapa anggapan agak terlalu jauh).

Naskah yang kami bawa ke Paris sangat berimbang, dengan penjelasan mitigasi dan adaptasi serta pendaan, dan memberi penekanan pada penjaminan integritas dan resiliensi ekosistem alami. Naskah terbaru menempatkan pengaturan beralasan untuk mengembangkan Prinsip dan Panduan terkait aksi di sektor lahan, yang merefleksikan karakteristik tersebut. Hilangnya provisi tersebut dalam kesepakatan baru akan mengurangi hasil Paris.

Pekerjaan pra-2020 akan menjadi bagian penting perundingan UNFCCC setelah Paris; proses eksaminasi teknis juga akan berlanjut, mencari upaya implementasi dan memprioritaskan pendanaan. Ini menjadi penting menyusul peran bahwa aksi iklim bisa melalui inisiatif UNFCCC dalam mencapai SDG seperti memotong separuh deforestasi pada 2020, sejalan dengan tindakan signifikan dan jangka pendek yang penting untuk mencapai tujuan jangka panjang. Pekerjaan ini seharusnya diselaraskan dengan ikrar nol-deforestasi sektor swasta dan Deklarasi Hutan New York 2014. Akan menjadi bermanfaat untuk menunggu panduan atau keputusan disepakati di Paris dalam mendorong aksi item tersebut, dan mencapainya serta SDGs pra-2020 lain yang dapat berkontribusi terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

“Uang seringkali membebani terlalu banyak”: Ralph Waldo Emerson

Dalam kasus hutan dan perubahan iklim, masalah besar abadi pendanaan seperti tidak pernah tuntas. Seperti tidak cukup uang berputar. Tahun ini, Komite Keuangan (SCF) UNFCCC dan Dana Iklim Hijau (GCF) berupaya mendorong diskusi lebih maju.

Forum Hutan SCF, digelar di Durban pada September, dihadiri lengkap oleh perunding pemanfaatan lahan UNFCCC, akademisi dan masyarakat sipil. Serangkaian presentasi mengenai pendanaan hutan mengidentifikasi perlunya beragam instrumen finansioal, memasukkan hibah, pinjaman konsesional, pinjaman bunga pasar, ekuitas, insentif pajak, asuransi dan penjaminan. Pentingnya pendekatan lanskap disoroti, sejalan dengan perlunya kejelasan dalam mengakses pembayaran berbasis hasil dari GCF.

Penelitian Aliansi Iklim dan Pemanfaatan lahan menjelaskan itu, hingga saat ini, pendanaan REDD+ meningkatkan kapasitas MRV, partisipasi pemangku kepentingan dan keseluruhan dialog hutan dan perubahan iklim. Penelitian menunjukkan bahwa REDD+ memiliki dampak politik tingkat bawah, tanpa mengidentifikasi reduksi emisi mampu diatribusikan pada inisiatif ini. SCF kini akan mengikuti UNFCCC COP dengan rekomendasi bahwa panduan dapat disiapkan GCF untuk memberi kejelasan akses pembayaran berbasis hasil dan membantu negara-negara menerapkan REDD+.

Di awal November, GCF bertemu di Zambia, di mana delapan proyek pertama diajukan untuk disetujui. Tidak satupun lolos dengan mulus. Kontroversi muncul di tengah tudingan bahwa konsultasi dengan masyarakat adat terkait usulan proyek di Amazon Peru tidak cukup layak. (Proyek berupaya selaras dengan REDD+ dan menyediakan tindakan adaptasi, mengatasi tenurial dan berupaya meningkatkan penghidupan 120 masyarakat di provinsi Dalem del Maranon Peru). Debat berkepanjangan menyoroti perlunya penekanan lebih besar dalam GCF mengenai bagaimana Entitas Akreditasi, pengembang proyek dan dana terlibat dengan masyarakat. Masyarakat adat sipil mengungkapkan kekhawatiran lemahnya kebijakan terhadap masalah tersebut, berharap Dewan mengembangkan kebijakan tunggal mengenai konsultasi dan kebebasan, prasyarat dan kesadaran terinformasi, khususnya dengan masyarakat adat.

Akhirnya, kelompok kecil merancang naskah dalam upaya menemukan resolusi pada jam 9 malam hari terakhir pertemuan. Setelah diskusi panjang, pada 3.30 dinihari 6 November, GCF menyepakati delapan proyek pertama, dilakukan di Peru, Malawi, Maladewa, Fiji, Meksiko, Kolumbia, Reanda, Kenya, Uganda, Senegal, Bangladesh, Republik Dominika dan Jamaika.

Mari berharap bahwa Kesepakatan Paris tidak meninggalkan seorang pun dan bahwa perwakilan negara paing rentan pulang ke rumah dan pulaunya dengan percaya bahwa dunia melangkah ke jalan yang tidak menghasilkan kerugian bagi rumah, warisan dan budaya mereka.

Kita perlu kesepakatan ini holistik dalam pendekatan dan untuk menjamin integritas dan resiliensi ekosistem alami dan keragaman hayati, serta melindungi semua masyarakat. Sebuah kesepakatan mitigas dan karbon-sentris tidak akan cukup. Integritas ekosistem dan hak manusia harus menjadi elemen inti Paket Paris.

Kita perlu paket yang seimbang dalam kebutuhan sosial dan lingkungan, dan kita perlu ini pada Desember 2015.

(Visited 140 times, 1 visits today)
Informasi lebih lanjut tentang topik ini hubungi Stephen Leonard di s.leonard@cgiar.org.
Riset ini merupakan bagian dari penelitian CGIAR tentang Hutan, Pepohonan dan Agroforestri.
Topik :   Tujuan Pembangunan Berkelanjutan