Video

Alih kewenangan tahura Bunder belum menemukan titik terang

Terbitnya suatu kebijakan baru seringkali tidak disertai kejelasan siapa yang berwenang dan mengampu pengelolaan hutan di masa depan
Bagikan
0
Bentang alam Lampung Barat. Pelaksanaan UU No 23/2014 berbeda di setiap daerah.
Bentang alam Lampung Barat. Pelaksanaan UU No 23/2014 berbeda di setiap daerah. Tuti Herawati/CIFOR

Paling popular

Indonesia - Terbitnya kebijakan tingkat pusat tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang No 23 tahun 2014 menimbulkan perubahan tentang alih kewenangan pengelolaan hutan pada tingkat pusat, propinsi dan kabupaten. UU No 23/2014 akan berlaku pada tahun 2017.

Proyek penelitian Kanoppi yaitu Pengembangan Hasil Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dalam Sistem Produksi dan Strategi Pemasaran yang Terpadu untuk Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga Kehutanan di Indonesia, melakukan analisa dan kajian terhadap Undang-Undang 23/2014 di 3 lokasi penelitian termasuk di kabupaten Gunungkidul.

Diskusi multipihak yang dilaksanakan 8 Maret 2016 lalu merupakan bagian dari upaya proyek riset Kanoppi untuk memfasilitasi proses penyelarasan pemahaman, konsekuensi dan dampak dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut.

 

(Visited 161 times, 1 visits today)
Informasi lebih lanjut tentang topik ini hubungi Ani Nawir di a.nawir@cgiar.org.
Riset ini merupakan bagian dari penelitian CGIAR tentang Hutan, Pepohonan dan Agroforestri.