Liputan Khusus

Rancangan teks REDD+ terbaru kuat dan menekankan transparansi, namun gagal menangani verifikasi, menurut peneliti CIFOR

Tanpa tahu siapa yang akan bertanggung jawab dan bagaimana mereka akan bertanggung jawab, akan ada keengganan menaruh uang di REDD+.
Bagikan
0
Foto: UN Climate Change/flickr.
Foto: UN Climate Change/flickr.

Paling popular

South Africa - DURBAN, Afrika Selatan (2 Desember, 2011)_Sub-komite ilmiah UNFCCC SBSTA telah merilis rancangan teks tentang REDD+ yang selanjutnya akan dibahas untuk  mendapatkan persetujuan di dalam sesi pleno COP pada hari Sabtu.

Louis Verchot, peneliti utama  perubahan iklim CIFOR mengatakan, isi teks tersebut kuat serta ada himbauan mengenai proses transparan dalam pelaporan safeguards, atau pengaman, dan emisi karbon, namun tidak menyentuh masalah bagaimana sistem ini akan diverifikasi.

“Nampaknya sudah ada pendekatan yang cukup menyeluruh untuk pelaporan safeguards dan emisi karbon, namun rancangan teks ini tidak membahas apa yang dibutuhkan guna memverifikasi sistem-sistem ini,” kata Verchot.

“Sebelum hal-hal ini terselesaikan, tanpa tahu siapa yang akan bertanggung jawab dan bagaimana mereka akan bertanggung jawab, akan ada keengganan untuk menaruh  uang di REDD+.”

REDD+ merupakan serangkaian langkah yang dirancang untuk menggunakan insentif finansial untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan. Rancangan teks yang dikeluarkan kemarin (lihat di sini) merupakan rekomendasi Subsidiary Body of Scientific and Technological Advancement (SBSTA) kepada Konferensi Para Pihak (COP) tentang bagaimana menghadapi isu-isu yang paling kritis yang akan memungkinkan mereka untuk terus maju dengan REDD+, misalnya bagaimana emisi yang terdahulu dapat dikalkulasi, bagaimana emisi karbon akan dilaporkan dan diverifikasi (MRV), serta bagaimana safeguards akan dilaporkan dan dilaksanakan.

Tidak menyebut masalah biaya

Walaupun belum memuat berita baru mengenai keuangan, perkembangan di sisi ini diharapkan akan dibahas dalam teks yang akan dikeluarkan badan Long-term Cooperative Action (LCA) besok.

Verchot mengatakan,”kita perlu memastikan bahwa pembuatan keputusan terkait pembiayaan dapat menetapkan suatu sasaran bagi dunia untuk mencapai pengurangan emisi.

“Keterlambatan pelaksanaan REDD+ di lapangan terjadi karena  ketidakpastian adanya dukungan pendanaan jangka panjang. Hingga adanya komitmen yang jelas mengenai hal tersebut , proyek-proyek REDD+ hanya dapat maju terbatas dengan menggunakan dana awal, namun tidak ada kemampuan untuk memperbesar atau membuat komitmen jangka panjang dengan masyarakat di mana mereka mulai bekerja.

“Kita perlu mendapatkan kepastian komitmen pembiayaan ini segera, bukan nanti.”

Standar pelaporan safeguards dan kinerja buruk

Salah satu kekuatan teks ini terletak di adanya pendekatan menyeluruh terhadap pelaporan safeguards, terutama dengan dimasukannya masyarakat adat, ujar Verchot.

“Mereka mengusulkan bahwa setiap negara mendemonstrasikan partisipasi efektif para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat adat dan masyarakat lokal. Negara-negara tersebut harus dapat menunjukkan bagaimana mereka telah melaksanakan hal ini, contohnya, dengan memberikan laporan hasil pertemuan sebagai bukti diadakannya konsultasi.”

Walaupun mendorong akuntabilitas dan transparansi, teks ini tidak menetapkan standar pencapaian safeguards serta cara penyelesaian masalah kinerja yang buruk.

“Contohnya, jika sebuah negara mengambil keputusan yang bertentangan dengan yang dikehendaki masyarakat adat, tidak ada indikasi jelas bagaimana menghadapi akibatnya dan bagaimana membuat keputusan yang terkait dengan hal tersebut,” katanya lebih lanjut.

“Yang dikemukakan di sini adalah standar pelaporan, bukan standar kinerja, padahal kita perlu keputusan mengenai standar kinerja untuk melanjutkan REDD+.”

Isu MRV itu kuat, memungkinkan fleksibilitas namun belum membahas isu verifikasi

Dalam sebuah wawancara dengan tim Forest Blog CIFOR minggu lalu, Verchot menyebutkan bahwa negara-negara sebenarnya tengah mencari kejelasan akan penghitungan emisi karbon, khususnya mengenai  apakah seharusnya menggunakan Reference Emission Levels (RELs), di mana hanya terjadi deforestasi dan degradasi hutan, atau Reference Levels (RLs) jika negara-negara tersebut ingin memasukkan pelestarian dan pengelolaan hutan lestari.

Rancangan teks ini memberikan fleksibilitas bagi negara pelaksana untuk memilih penggunaan sistem penghitungan karbon serta kemungkinan diterapkannya beberapa sistem yang berbeda di suatu negara.

“Draft ini memperbolehkan penggabungan tingkat emisi hutan ke tingkat nasional. Hal ini, menurut saya, merupakan pendekatan praktis. Ini berarti negara seperti Brazil dapat menetapkan sebuah RL untuk Amazon, RL lain untuk hutan kering Caatinga, dan RL lain lagi untuk hutan Atlantis dan kemudian menggabungkannya menjadi satu tingkat referensi hutan nasional.”

Hal ini juga penting ketika suatu negara memiliki beberapa wilayah hutan yang berbeda pada ujung-ujung spektrum deforestasi, kata Verchot.

“Di negara seperti Indonesia, yang memiliki pulau Jawa (paling tinggi mengalami deforestasi namun di beberapa wilayah tutupan hutannya mulai pulih) dan Papua (kerapatan hutan tinggi, yang terjadi kebanyakan degradasi hutan dan tidak banyak deforestasi), baik RL dan REL sama-sama dapat diterapkan. Teks tersebut memungkinkan program REDD+ nasional untuk menggunakan kedua jenis penghitungan karbon tersebut dan kemudian menggabungkannya menjadi tingkat referensi (RL) nasional.

“Teks tersebut juga merekomendasikan pendekatan bertahap terhadap pelaporan emisi karbon yang memungkinkan negara pelaksana untuk mulai dengan yang sederhana, serta merekomendasikan bahwa RL dan REL didasarkan pada data,” kata Verchot.

“Setidaknya di tahap awal, sistem ini mungkin tidak  mencakup keseluruhan wilayah nasional tetapi pada akhirnya semua negara harus melakukannya. Untuk negara seperti Brazil, yang telah sukses dengan Amazon namun tidak memiliki data untuk hutan Caatinga, Cerrado atau Atlantik, aturan seperti ini memberikan waktu untuk membangun tingkat pengukuran ini.  Saya rasa tidaklah mungkin untuk mengharapkan semua pihak untuk mulai dengan inventarisasi hutan nasional yang berfungsi penuh dalam lima tahun ke depan mengingat semua persyaratan teknis yang harus dijalankan, khususnya di negara-negara yang begitu luas. Pendekatan yang diusulkan sudah cukup pragmatis.”

Yang belum disentuh oleh teks ini adalah bagaimana akurasi pelaporan akan diverifikasi, baik secara nasional maupun independen, dan SBSTA perlu mengkaji isu-isu ini, kata Verchot.

“Pada COP berikutnya, SBSTA perlu merekomendasikan syarat-syarat verifikasi emisi. Pilihannya adalah apakah negara dapat memverifikasinya sendiri atau verifikasi dilakukan oleh pihak ketiga ataukah donor menyediakan verifikasi atas apa yang dilakukan negara penerima. Kita memerlukan keputusan untuk hal ini.”

 

(Visited 53 times, 1 visits today)