Wawancara

Masyarakat internasional perlu memberi ruang bagi negara berkembang mengelola kepemilikan REDD+

REDD+ harus memiliki badan yang kuat guna membuat perubahan, serta dapat menyesuaikan REDD+ dengan keadaannya sendiri.
Bagikan
0
Seorang pria memikul hasil hutan. Indonesia, Mei 2004.

Foto: Charlie Pye-Smith / CIFOR
Seorang pria memikul hasil hutan. Indonesia, Mei 2004. Foto: Charlie Pye-Smith / CIFOR

Paling popular

DURBAN, Afrika Selatan (1 Desember, 2011)_ Kebijakan REDD+ dapat terus berkembang bila masyarakat internasional memberi kesempatan bagi negara berkembang untuk menjadi “agen perubahan” dan selanjutnya diberdayakan guna mengelola proses pengembangan REDD+, kata seorang peneliti CIFOR pada perundingan iklim UN di Durban.

“Temuan studi kami jelas menunjukkan bahwa laju kemajuan REDD+ suatu negara justru paling lambat terjadi ketika kepemilikan nasional dibatasi. Untuk membuat kemajuan dalam mendefinisikan kebijakan REDD+ (negara harus) memiliki sebuah badan yang kuat guna membuat perubahan, melintas seluruh tingkatan tata kelola, serta dapat menyesuaikan REDD+ dengan keadaannya sendiri,” ujar Maria Brockhaus, peneliti CIFOR serta ketua penelitian strategi dan kebijakan REDD+ nasional di studi komparatif global (global comparative study).

Komentar Maria juga didukung oleh pemikiran yang dituturkan dalam wawancara terbaru dengan William Boyd, penasihat senior dan kepala proyek Governors Climate and Forests Taskforce (GCF). Unit kerja ini merupakan kolaborasi para pemimpin sub -nasional yang, meskipun mengalami tantangan kelambatan tata kelola, kelembagaan dan kemajuan di tingkat nasional, namun terus mendorong proses melalui pemikiran-pemikiran mereka tentang bagaimana seharusnya pelaksanaan REDD+ di lapangan.

“Negara bagian dan propinsi sebenarnya mengalami kemajuan lebih cepat dalam hal REDD dibandingkan pemerintah nasional. Dalam hal REDD+, mereka memiliki suatu tingkatan kunci yang memberikan otoritas melaksanakan perubahan REDD+ di lapangan. Jika REDD+ pada akhirnya terwujud, negara bagian dan propinsi merupakan kunci untuk mewujudkannya,” kata Boyd.

REDD+ (pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, dan pelestarian dan penegelolaan yang berkelanjutan dari hutan dan peningkatan cadangan karbon hutan) merupakan bagian yang sangat penting dari strategi mitigasi perubahan iklim global.

Banyak pemangku kepentingan berharap agar pertanyaan-pertanyaan penting seputar mekanisme REDD+ dapat segera terjawab di Durban, seperti bagaimana pembiayaan REDD, bagaimana emisi karbon akan dilaporkan, diverifikasi, dan bagaimana safeguards  akan dilaporkan dan dilaksanakan.

Merujuk dari hasil penelitian CIFOR tentang studi komparatif global serta kesuksesan daerah menyesuaikan REDD+ oleh GCF, kita berharap isu mengenai pemberian kesempatan bagi negara-negara berkembang guna melanjutkan REDD+, kesenjangan antara sistem nasional dan daerah serta kenyataannya di tingkat lokal, termasuk dalam isu perundingan.

Menggunakan REDD+ untuk menghasilkan manfaat sosial dan lingkungan lebih tinggi dan lebih luas dari pencegahan emisi akan menjadi topik utama Forest Day, sebuah acara yang diselenggarakan oleh CIFOR yang bertujuan untuk memberikan informasi bagi agenda global UNFCCC dan para pemangku kepentingan hutan yanghadir di perundingan Iklim di Durban. Pendaftaran dapat dilihat disini.

httpv://www.youtube.com/watch?v=oc02wOqG9Sk

Di bawah ini adalah transkrip yang telah disunting dari wawancara antara tim Forest Blog dan peneliti CIFOR, Maria Brockhaus.

Q: Apa yang perlu dipertimbangkan oleh negara untuk melaksanakan strategi REDD+ di tingkat nasional?

A: Pertama-tama, apakah REDD+ itu? REDD+ sebenarnya hanyalah sebuah tujuan untuk mengurangi emisi karbon melalui pencegahan deforestasi dan degradasi hutan. Jadi, jika kita menyadari hal ini adalah sebuah tujuan, pertanyaannya, adalah kebijakan atau strategi nasional apakah yang sesuai, dan apakah hal tersebut mengharuskan setiap negara untuk kembali menelaah situasi di negara masing-masing. Apakah faktor pendorong utama deforestasi? Dan apakah yang harus ditanggapi melalui kebijakan ataukah alat ukur yang memadai?

Untuk suatu mekanisme seperti REDD+,  hal ini mengharuskan kita untuk berpikir dimana posisi kita di dalam kurva transisi hutan dan jenis kebijakan apa yang memadai. Strategi-strategi spesifik apa yang cocok di dalam konteks saya?

Jika kita berbicara tentang kapasitas, maka tidak berarti (berbicara) mengenai identifikasi atau definisi kebijakan atau alat ukur yang tepat, sebab bila kita hanya memiliki hal tersebut, kita memiliki masalah kapasitas dalam melaksanakannya. Di sini kita bahkan berhadapan dengan pertanyaan yang lebih besar akan REDD+, harapan yang lebih besar tentang sebuah mekanisme seperti REDD+, keyakinan atau harapan bahwa perubahan transformasi yang lebih besar akan menemukan titik temu.

Q: Apa yang dapat membatasi kapasitas sebuah negara untuk melaksanakan strategi REDD+?

A: Selain fakta bahwa kita harus mengidentifikasi dan merancang kebijakan dan strategi yang tepat untuk pelaksanaannya, maka anda harus mengidentifikasi dimana seharusnya REDD+ dilaksanakan, syarat pemenuhan hutan dan jenis hutan yang termasuk di dalam skema REDD+ saya. Lalu, saya akan tahu siapa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat dari mekanisme tersebut. Tidak ada satupun tempat di dunia ini yang telah memiliki kerangka kerja peraturan yang sedetil ini. Jadi, bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah tentang identifikasi pemegang hak?

Dan kita perlu memahami bahwa untuk menyusun mekanisme pembiayaan secara keseluruhan dimana uang yang berasal dari tingkat global dengan satu dan lain hal – sistem dana pasar atau non-pasar – akan memicu ke tingkat di bawahnya melalui sistem nasional atau daerah, serta memberikan dampak langsung di daerah dimana ada hutan dan pemegang hak hutan, yang semuanya harus di-identifikasi. Dan baru satu hal yang menyangkut arsitektur pembiayaan dari keseluruhan proses.

Lantas, kita juga memiliki bagian lain dari REDD+ yaitu pemantauan, pelaporan dan verifikasi: ‘pengukuran yang menyenangkan’. Jika anda tahu jenis hutan apa yang anda maksud, lalu anda masih harus mengukur karbon. Siapa yang akan melakukan itu? Apakah orang-orang yang ada di lapangan? Apakah sebuah sistem nasional? Ataukah orang luar? Seringkali, dalam sebagian besar kasus negara yang kita analisa dalam studi perbandingan global, kapasitas bahkan dalam tingkat nasional biasanya sangat rendah, sehingga anda akan menghadapi masalah dalam pengukuran emisi karbon sebenarnya dari hutan atau wilayah hutan yang teridentifikasi. Informasi ini perlu dilaporkan ke dalam sesuatu yang memiliki kemampuan pembiayaan, tetapi yang juga memahami keadaan yang sebenarnya, dan pada dasarnya mampu mendengarkan hal-hal teknis. Jadi anda harus memiliki kemampuan untuk menterjemahkan informasi yang sangat teknis ini ke dalam aksi pembiayaan. Ada tantangan lain yang lebih besar,

Bila anda membayangkan hal ini seperti cara kerja jam yang terus berdetik, jika ada satu hal yang tidak jalan maka keseluruhan sistem akan hancur. Masalahnya adalah, untuk membuatnya berjalan seperti cara kerja jam tadi, semua pihak yang terlibat dan elemen-elemen yang berbeda harus memainkannya bersama-sama. Hal ini sangat nyata terlihat, bila anda memperhatikan perkembangan terakhir  dari proposal strategi dan pelaksanaan di negara-negara seperti Indonesia dan Brasil, dimana ada banyak ragam kepentingan di tingkat nasional yang kemudian saling bertentangan mengenai ukuran kebijakan apa yang benar.  Juga mereka saling bernegosiasi tentang ukuran apa yang tidak benar, dan jenis ukuran apa yang tidak mau mereka gunakan. Contoh bagus yaitu moratorium (penebangan hutan) di Indonesia, dimana anda dapat melihat adanya beragam kepentingan dan pelaku.

Q: Menurut anda apakah negara-negara tersebut dapat mengatasi tantangan-tantangan yang baru anda jelaskan?

A: Apa yang anda lihat, dan itu sangat menakjubkan, terjadi banyak sekali kemajuan dari negosiasi masalah yang baru saya jelaskan dengan banyaknya pelaku, juga pada tingkatan yang berbeda. Sebagai contoh adalah Vietnam, yang telah memperkenalkan regulasi payment for environmental services (PES) atau pembayaran jasa lingkungan, yaitu kerangka peraturan membayar jasa lingkungan, Pemerintah Vietnam menginginkan PES sebagai mekanisme REDD+ di negaranya. Pemerintah adalah pusat kekuasaan, dan negara memiliki kemampuan untuk melaksanakan apa diinginkan, maka pemerintah mampu melaksanakan pemikiran, konsep dan strategi mengenai  mekanisme ‘mengurangi emisi melalui pencegahan deforestasi dan degradasi’.

Negara lain seperti Brasil juga mengalami tantangan politik ekonomi. Anda berhadapan dengan kepentingan besar pelaku bisnis – komunitas peternak, atau di negara lain bisa juga produsen kacang kedelai – sehingga dapat dibayangkan tuntutan mereka akan lahan (luas), dan pada akhirnya  tantangan sebenarnya dari jenis-jenis ini, yaitu anda harus dapat menemukan ruang untuk melaksanakan ide REDD+.

Ada juga negara lain dengan kemajuan lambat, mungkin karena saat ini mereka menghadapi masalah lebih penting yang harus segera ditangani. Berdasarkan analisa yang kami lakukan, kami juga mempertimbangkan wacana public dalam topik REDD+, seperti kasus menarik di negara Kamerun terlihat jelas bahwa REDD+ bukanlah konsumsi publik. REDD+ hanya menjadi topik pembicaran kaum elit dan dirundingkan hanya diantara beberapa pemangku kepentingan tingkat nasional dan beberapa pemangku kepentingan di tingkat internasional. Namun, ada juga prioritas kebijakan penyelesaian masalah . .

Q: Apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat internasional untuk mendukung negara-negara tersebut membangun kapasitas terkait REDD+?

A: Hal paling penting yaitu adanya kerangka kerja internasional keterlibatan suatu negara di dalam membuat ukuran, strategi nasional maupun hal-hal spesifik. Hal ini bukan hanya diperlukan dalam hal bagian pengukuran keseluruhan, bukan hanya karena memperoleh perjanjian tentang jenis perlindungan apa yang harus dilaksanakan, tetapi hal lainnya adalah isu pemasaran keseluruhan, atau isu pembiayaan. REDD+ dapat berupa pasar, dapat berupa dana global, dapat menjadi sesuatu di antaranya; pada akhirnya tetaplah menjadi mekanisme berbasis pasar, sebuah mekanisme berbasis kinerja. Tetapi untuk mencapai hal tersebut, sekali lagi, masyarakat internasional harus membuat perjanjian serta langkah-langkah maju ke depan.

Dan hal yang paling penting adalah, masyarakat internasional harus memberikan ruang bagi kedaulatan dan kepemilikan nasional dari keseluruhan proses. Hal ini secara jelas didukung oleh hasil penelitian kami: kemajuan justru paling lambat terjadi dimana kepemilikan nasional dibatasi. Jika anda memiliki lembaga perubahan kuat dan konstituen yang kuat untuk  mengelola REDD serta menjalankannya maka itu sesuai untuk negara mereka, negara-negara inilah yang membuat kemajuan membuat definisi kebijakan serta telah mengambil langkah-langkah awal menuju pelaksanaan.

Saya rasa masyarakat internasional dapat mendukung REDD+ dengan cara menjadikanya sebagai proyek bantuan luar negeri untuk pembangunan. Seorang rekan saya di Kamerun menjelaskan – bagi mereka, REDD dapat menjadi satu momentum ketika anda membalik sebuah hubungan yang sudah sangat mapan, dan menurut kami, masyarakat Kamerunlah yang sebenarnya tengah menolong negara maju menyelesaikan masalah hasil ciptaan mereka.

Untuk mendapatkan liputan-liputan lain dari konferensi, silakan mengunjungi blog dari organisasi berikut ini:

The Center for People and Forests (RECOFTC)

(Visited 173 times, 1 visits today)