Liputan Khusus

REDD+ adalah sukses terbesar perundingan perubahan iklim, ungkap Norwegia

Pengurangan deforestasi, menurut Erik Solheim secara realistis hanya berhasil bila pembayaran harus berbasis hasil. Setujukah Anda?
Bagikan
0
Erik Solheim berpidato di suatu pertemuan PBB. Foto oleh Emma Lydersen/ Norway UN Mission.
Erik Solheim berpidato di suatu pertemuan PBB. Foto oleh Emma Lydersen/ Norway UN Mission.

Paling popular

South Africa - DURBAN, Afrika Selatan (12 Desember, 2011)_Menteri lingkungan hidup dan pembangunan internasional Norwegia mengatakan, sejauh ini REDD+ adalah sukses terbesar dalam negosiasi perubahan iklim global, namun ia juga menghimbau supaya negara-negara berusaha “lebih berani” memangkas emisi dan memperlambat pemanasan global.

“Pembelajaran utama yaitu….(pengurangan deforestasi) secara realistis hanya berhasil bila pemerintah negara-negara berkembang yang mendorongnya, dan pembayaran harus berbasis hasil,” demikian dikatakan oleh Erik Solheim di sela-sela acara perundingan tingkat tinggi iklim PBB di Durban, Afrika Selatan. “Pemerintah adalah pendorong utama. Sektor swasta harus dilibatkan, tetapi tanpa peran pemerintah, tak ada sesuatupun yang dapat terwujud.”

Norwegia telah mengalokasikan pendanaan bilateral dan multilateral sejumlah US$2,8 miliar untuk REDD+ (pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan), menurut laporan Overseas Development Institute (ODI) dan Heinrich Boll Stiftung yang diterbitkan pada bulan November 2011. Kontribusi Norwegia disalurkan melalui dana multilateral seperti Forest Carbon Partnership Facility (CPF) dan juga dalam kerja sama bilateral, terutama dengan Brasil, Indonesia dan Guyana.

Solheim, satu-satunya menteri yang memiliki portfolio yang menggabungkan lingkungan dan pembangunan internasional, menyerukan kepada negara-negara maju untuk “lebih mampu untuk mengambil resiko dan lebih berani” dalam merancang strategi pembangunan. Ia percaya bahwa cara baru untuk memberikan bantuan luar negeri adalah memberikan setir kepada pemerintah negara-negara berkembang dan memberikan kompensasi berbasis hasil, tanpa melakukan banyak intervensi terhadap penggunaan dana tersebut.

Pendekatan baru ini menuai banyak kritikan. Guyana, misalnya, berencana menggunakan sebagian dana iklim dari Norwegia untuk membangun bendungan hidroelektrik 165 megawatt, yang diperkirakan akan merendam 4.500 hektar hutan, sehingga menimbulkan banyak protes. Menanggapi hal ini, Solheim berpendapat bahwa bendungan tersebut akan memungkinkan negara Amerika Latin tersebut menghapus penggunaan generator bahan bakar minyak, sehingga pada akhirnya mengurangi emisi secara netto. Selama masih dalam parameter yang wajar, “pemerintah Guyana yang berhak untuk memutuskan penggunaan dana tersebut,” katanya lebih lanjut.

“Lepas tangan bisa berarti baik atau buruk,” pendapat dari Smitha Nakhooda, peneliti rekanan ODI dan penulis pendamping ringkasan kebijakan REDD+ Finance Delivery: Lessons from Early Experience. Campur tangan yang minimum, dikombinasikan dengan investasi dalam mengembangkan kerangka kerja lembaga nasional, dapat  mendukung munculnya agenda nasional yang kuat, yang kemungkinan besar akan  memberikan manfaat sosial dan lingkungan, ujarnya. “Ini akan terjadi di beberapa negara dan belum tentu di negara-negara lain.”

Norwegia telah memimpin dukungan perlindungan hutan bagi negara-negara berkembang sejak tahun 2007, dengan memberikan komitmen dana mencapai NOK 3 miliar (US$500 juta) per tahun untuk skema REDD+. Contoh komitmen finansial dari Norwegia “penting bagi negara-negara pemilik hutan untuk memobilisasi dan mempertahankan kemauan politik dan kapasitas negara supaya kegiatan-kegiatan REDD+ dapat berada di atas prioritas nasional lainnya,” menurut ringkasan kebijakan ODI tersebut. Laporan ini juga merekomendasikan negara-negara maju untuk “berkomitmen menyediakan dukungan finansial yang signifikan dan berkelanjutan kepada negara-negara pemilik hutan yang telah bergerak cepat.”

– Dengan liputan tambahan oleh Michelle Kovacevic

(Visited 116 times, 1 visits today)