Menjelang pertemuan formal pertama Badan Pelaksana UNFCCC sejak Perjanjian Paris (PA), ada antipisasi nyata apa yang ingin dihasilkan pertemuan dalam hal substansi dan dorongan implementasi.
Kami melihat fokus pada implementasi semakin besar, baik dalam konteks PA maupun REDD+ dan aksi iklim lain. Tampak pula korelasi antara empasis pada implementasi dan ketergantungan pada sektor swasta dan aktor non-pemerintah (NSA) lain.
Kepemimpinan COP Maroko yang akan datang dipertegas di Bonn sepanjang konferensi Mei yang menyatakan akan mencari “partisipasi lebih bermakna dari aktor non-pemerintah”, yang didukung pula oleh Dana Iklim Hijau Amerika Serikat. Dana Iklim Hijau (GCF) juga telah menerima mandat untuk meningkatkan keterlibatannya dengan sektor swasta dalam hal REDD+ melalui fasilitasi sektor swasta.
Peningkatan empasis pada NSA akan memberi dinamika baru perundingan iklim. Di Bonn, kita melihat sekilas hal yang akan muncul dalam Sidang Pleno Penutup Badan Pelaksana Implementasi mengenai pembahasan konflik kepentingan dan akses NSA terhadap prosesnya.
Ekuador menuntut intervensi dalam keputusan mengenai pembahasan ini, tetapi kegagalan sistem teknis mencegah mereka melakukan hal tersebut. Insiden unik ini menciptakan serangkaian intervensi langka dalam pembahasan peran NSA dalam perundingan iklim dan menunjukkan perlunya transparansi dan kebutuhan bagi UNFCCC ditempatkan dalam kebijakan terkait NSA dan konflik kepentingan.
Inilah masalah yang diangkat oleh banyak CSO dan pemerintah di luar masalah terkait pengaruh kepentingan tersembunyi dalam perundingan iklim. Intervensi Ekuador dalam topik ini didukung oleh hampir seluruh negara berkembang. Venezuela menyampaikan pendapat tegas bahwa menjadi preseden sangat berbahaya menolak permintaan negara yang mewakili 80% populasi global hanya karena masalah teknis.
Artikel ini melihap pada kemajuan yang dibuat di Bonn dalam hal yang paling bisa diaplikasikan terhadap lahan, hutan dan REDD+ serta diskusi dan transparansi pasar dan non-pasar. Ini memberi wawasan terhadap masalah terkait meningkatnya empasis NSA untuk implementasi PA.
Seberapa transparankah kerangka transparansi yang baru?
Para pihak menyampaikan pandangan tegas bahwa ‘pembaruan’ kerangka transparansi adalah jantung rejim baru. Menggunakan pertanyaan panduan yang diusulkan oleh ko-fasilitator terkait pengalaman dengan MRV, peningkatan aksi dan dukungan, serta pengakuan ‘fleksibilitas,’ membuat para Pihak terlibat dalam pertukaran pandangan yang bermanfaat pada pembahasan ini.
Pengakuan ‘fleksibilitas’ yang tercakup dalam PA bermaksud merefleksikan kebersamaan walau membedakan tanggungjawab dan ekuitas. Bagaimanapun, ada pandangan berbeda bagaimana hal ini seharusnya diinterpretasikan. Beberapa menggunakan pendekatan meluas, menyarankan fleksibilitas bisa diterapkan di seluruh sistem berbasis kemauan-nasional sebagai pendekatan pilihan, sementara pendekatan lebih metodologis terhadap hal ini perlu diambil untuk menentukan bagaimana bagian berbeda sistem transparansi seharusnya merefleksikan prinsip ‘fleksibilitas’. Banyak negara sampai pada titik bahwa ‘fleksibilitas’ seharusnya tidak digunakan sebagai alasan tidak berpartisipasi.
Afrika Selatan, mewakili Kelompok Afrika, menyodorkan beberapa kriteria bermanfaat untuk dipertimbangkan bahwa pengakuan ‘fleksibilitas’ diperlukan untuk mengembangkan kapasitas; penyempurnaan berlanjut; dan disusun dari pengalaman saat ini.
Sistem berjenjang penghitungan disodorkan sebagai alat bermanfaat yang telah tersedia, seperti proses yang ada terkait Level Emisi Rujukan Hutan/Level Penilaian Teknis Emisi Rujukan, Komunikasi Nasional, Laporan Dua-tahunan, Pembaruan Laporan Dua-tahunan, Konsultasi dan Analisis Internasional serta Penilaian dan Kajian Internasional, dan bagaimana proses tersebut kini perlu diselaraskan dengan Kontribusi Sukarela Nasional serta menginformasikan Saham Global.
Pendekatan bertahap yang diadopsi dalam Kerangka REDD+, sistem informasi pengamanan dan sistem pemantauan independen pada tingkat nasional dapat pula dipertimbangkan.
Meski banyak seruan pelibatan sektor swasta dalam implementasi, penelitian terbaru di tujuh negara Asia mengidentifikasi kurangya inklusi sektor swasta dalam INDC Bangladesh, Kamboja, India, Indonesia, PDR Laos, Thailand dan Vietnam. Tampak bahwa sistem transparansi baru akan memerlukan provisi informasi dari NSA di tingkat nasional.
Ini menjadi sangat penting dalam konteks industri biomassa saat mempertimbangkan tingkat ketergantungan pada bioenergi untuk mencapai jalur 1,5 derajat dalam laporan IPC AR 5 baru-baru ini. Hal ini bisa sama pentingnya dalam konteks komitmen rantai suplai nol deforestasi, misalnya melalui Deklarasi Hutan York Declaration serta rencana dekarbonisasi. Komite Tetap Forum Keuangan pada 2015 mengidentifikasi bahwa kurangnya akses informasi dari sektor swasta adalah penghalang signifikan dalam memahami lanskap pembiayaan hutan.
Banyak yang mengutarakan pandangan bahwa pengaturan baru perlu disusun atas pengaturan yang ada di bawah payung Konvensi. Penting untuk melihat apa yang ada dan bagaimana membangun aturan baru transparansi, termasuk penghitungan terkait pemanfaatan lahan. Jika celah terkait penyingkapan informasi dari sektor swasta teratasi, ini bisa menjadi jalan menemukan partisipasi lebih bermakna NSA sebagai bagian dari peningkatan kerangka transparansi, seraya menyelesaikan konflik kepentingan.
Ada keengganan banyak negara berkembang untuk mentransfer bagian dari pengurangan emisi mereka.
Para pihak diundang memasukkan pandangan mereka mengenai modalitas, prosedur dan panduan terkait transparansi pada 30 September 2016.
‘Mekanisme’ tanpa nama dan tanpa pasar
Artikel 6 PA berisi provisi ‘mekanisme’ baru, yang sengaja tidak menyebut pasar, kecuali dalam konteks ‘non-pasar’.
Upaya dilakukan memahami apa artinya ‘transfer internasional hasil mitigasi’, atau ITMO, dalam posisi yang dinyatakan bahwa ITMO seharusnya memasukkan capaian hasil mitigasi negara ke luar negeri; menjaga integritas lingkungan; menghindari penghitungan ganda; dan memiliki penghitungan kuat. Ketidaksetujuan muncul di topik ini ketika ITMO memunculkan jenis baru ‘unit’ yang dapat diperdagangkan.
Masih belum jelas apakah REDD+ dimasukkan dalam ‘mekanisme’ baru ini. Ada keengganan di negara-negara berkembang untuk mentransfer reduksi emisi karena cenderung beratribusi mempersulit mereka memenuhi INDC atau target NDC mereka.
Tampak jelas dalam diskusi bahwa ‘mekanisme’ baru dibangun di bawah PA akan tersusun berdasar Mekanisme Pembangunan Bersih saat ini. Kini akan menjadi penting bagi pembelajaran dan perbedaan antar keduanya secara tegas diidentifikasi.
Diskusi non-pasar juga membuat beberapa kemajuan di bawah SBSTA dengan empasis pada pertanyaan apa itu pendekatan ‘non-pasar’. Sebagian mempertimbangkan hal ini untuk dimasukkan dalam aktivitas seperti pengembangan kebijakan iklim nasional, pengambilan keputusan pemerintah dan kondisi pendorong aksi adaptasi dan mitigasi.
Pihak yang terfokus pada sinergi antara adaptasi, mitigasi dan cara implementasi serta dapat memasukkan REDD+, mengungkap minat melakukan eksplorasi lebih jauh hal ini. Sebagian sepakat bahwa pendekatan seperti ini tidak mendorong bentuk apapun unit dapat diperdagangkan. Namun, terungkap pertanyaan apakah pendekatan non-pasar bisa berarti investasi oleh sektor swasta yang tidak menciptakan unit dapat diperdagangkan.
Masukan dari Para Pihak dan Pemantau mengenai topik pasar dan non-pasar ditunggu hingga 30 September 2016.
Sinyal terbungkam dari titik fokus REDD+
Pertemuan ketiga titik fokus sukarela REDD+ digelar dengan beberapa kemajuan bermanfaat. Indonesia mengungkap pencapaian terkait MRV dan pengumpulan data, termasuk hal terkait emisi lahan gambut. Ghana menekankan pada manfaat non-karbon dan Brasil menegaskan reduksi emisi tiga gigaton yang akan dilaporkan pada Dana Iklim Hijau sebelum akhir 2016.
Presentasi disampaikan pemerintah Jerman, Norwegia dan Kerajaan Inggris terkait upaya mereka meningkatkan pendanaan iklim untuk REDD+ di bawah inisiatif bersama yang dikenal sebagai GNU.
Inisiatif bersama ini bermitra dengan sektor swasta dalam mentransformasi rantai nilai dan berkomitmen mengatasi kendala untuk, dan membangun kemasan ekonomi untuk, REDD+. Panama sangat mendukung perlunya membawa pendanaan sektor swasta untuk REDD+, dan meminta masyarakat internasional UNFCCC mengirim sinyal lebih kuat untuk memicu investasi sektor swasta serta mencari sinyal dari UNFCCC untuk Organisasi Penerbangan Sipil Internasional terkait dengan signifikannya offset karbon hutan, agar tidak melakukan hal-hal yang bisa menghambat Kerangka Kerja REDD+ Warsawa.
Sekretariat GCF mempresentasikan kemajuan terkiat keputusan yang dibuat pada Maret 2016 mengenai rancangan keputusan RBP, yang akan dipresentasikan pada September atau Oktober dan diskusi dilakukan antara GCF dengan sektor swasta terkait hutan dan pemanfaatan lahan.
CSO dan kelompok adat mengutarakan kekhwatiran, mencari konsultasi dan transparansi. Sekretariat GCF mengkonfirmasi bahwa saat ini tidak ada mandat dari Dewan untuk melakukan konsultasi publik dalam pekerjaannya terkait REDD+. Brasil menegaskan akan bekerja erat dengan GCF dalam menempatkan tindakan-tindakan untuk mewujudkan pembayaran hasil dan AILAC menyatakan akan mengeluarkan pernyataan mengenai RBP pada Dewan GCF pada pertemuan berikut yang digelar Juli.
Beberapa ketidaksetujuan muncul menjelang akhir pertemuan. Ketika Panama meminta rekomendasi dibuat mengenai RBP dan meningkatkan pendanaan dan keterlibatan sektor swasta, Jerman dan Norwegia melakukan intervensi, menyatakan bahwa pertemuan ini bersifat informal dan tidak berkekuatan untuk membuat rekomendasi seperti itu.
Peluang jarang datang dua kali
Banyak yang mengikuti sesi dengan sangat berhati-hati, ketika masalah lama dan baru berada di atas meja. Ada garis jelas untuk berjalan di antara perundingan detail implementasi PA tanpa membuka kembali pokok-pokok perjanjian yang dicapai di Paris. Kontroversi terkait NSA, yang terjadi pada hari terakhir, mengejutkan banyak pihak.
Memang benar untuk dikatakan bahwa sektor swasta akan penting dalam menghadapi perubahan iklim, dan UNFCCC kini telah membuka kotak Pandora melalui keputusannya terkait pelibatan NSA alam hal ini. Nantinya perlu mengatasi hal ini dalam kebijakan tersendiri, khususnya dalam kerangka kerja transparansi.
Konflik kepentingan merupakan masalah legal penting yang oleh sebagian besar organisasi dimasukkan dalam kerangka kebijakan mereka. Mengejutkan bahwa tidak ada kebijakan seperti itu di UNFCCC. Hal ini memberi sedikit peluang yang dapat berkontribusi pada perubahan transformational yang perlu datang dari PA.
Kami persilahkan Anda untuk berbagi konten dari Berita Hutan, berlaku dalam kebijakan Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). Peraturan ini mengijinkan Anda mendistribusikan ulang materi dari Kabar Hutan untuk tujuan non-komersial. Sebaliknya, Anda diharuskan memberi kredit kepada Kabar Hutan sesuai dan link ke konten Kabar Hutan yang asli, memberitahu jika dilakukan perubahan, termasuk menyebarluaskan kontribusi Anda dengan lisensi Creative Commons yang sama. Anda harus memberi tahu Kabar Hutan jika Anda mengirim ulang, mencetak ulang atau menggunakan kembali materi kami dengan menghubungi forestsnews@cifor-icraf.org
